Menyikapi Permasalahan Ekonomi, Forum Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Banten

Menyikapi Permasalahan Ekonomi, Forum Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Banten

0 74

DetikBanten.com, SERANG РForum Mahasiswa Islam (FMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) melakukan aksi solidaritas di depan gedung DPRD Banten, Jumat (21/09/2018).

Aksi tersebut dilakukan, menyikapi beberapa permasalahan yang muncul pada saat ini, khususnya terkait permasalahan ekonomi dan adanya tindakan represifitas dari aparat keamanan dalam beberapa unjuk rasa.

Ketua FMI Banten, Solihin menyampaikan, bahwa Bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, hal ini dikarenakan dari lini ekonomi, sosial, dan politik dikatakannya sudah sangat memprihatinkan.

Seperti kurs rupiah yang sempat melemah, lanjut Solihin, barang impor bahan pangan yang dirasakan tidak menunjukkan pro terhadap petani dan nelayan lokal.

“Stabilkan Perekonomian atau turun dari jabatan. Stop Impor bahan pokok dan sejahterakan petani serta nelayan,” ujar Solihin disela-sela aksi.

Tidak hanya itu, Solihin juga meminta, untuk menghapus Perpes no 20 Tahun 2018, yang dianggap menjadikan pekerja Indonesia seolah-olah tidak ada wibawa di hadapan Tenaga Kerja Asing (TKA). Karena secara realita, banyak TKA tidak memiliki kemampuan untuk mengisi pos-pos pekerjaan yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal.

“Kami berharap agar dicabut Perpes no 20 Tahun 2018, dan pemerintah harus mengusir TKA Ilegal. Agar Tenaga Karja Lokal bisa lebih diperhatikan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua HMI MPO Cabang Serang, Ubaidillah menambahkan, bahwa beberapa kasus bentrokan yang terjadi antara aparat dengan mahasiswa, sangatlah menggambarkan kekacauan yang sedang terjadi saat ini.

Namun demikian,  kata Ubaidillah, bahwa mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara, dan dilindungi oleh konstitusi. Hal ini tentu menciptakan kegaduhan dalam iklim politik dan demokrasi di Indonesia.

“Hentikan represifitas aparat, mahasiswa bukan musuh Polisi, aparat Polisi dan TNI harus netral dan melayani masyarakat serta tindak tegas oknum Kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan,” jelasnya.

Menurut Ubaidillah, kekacauan politik lainnya adalah saat terpidana korupsi telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung (MA), yang memberikan kesempatan untuk mencalonkan kembali pada Pemilu 2019 nanti.

“Kami menolak Keputusan MA terkait revisi PKPU Koruptur Dilarang Nyaleg. Dan kami minta aparat segera tuntaskan kasus korupsi di setiap daerah tanpa tebang pilih,” tegasnya. (Aden)

NO COMMENTS

Leave a Reply