Pelanggaran Lalu lintas, Polda Banten Akan Melaksanakan E Tilang

Pelanggaran Lalu lintas, Polda Banten Akan Melaksanakan E Tilang

0 111

DetikBanten.com, SERANG – Kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kendaraan, sesuai dengan Undang-undang harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Bagi personal dan keabsahan legalitas kendaraannya harus memiliki kelengkapan berupa STNK dan BPKB.

Hal tersebut disampaikan Wakapolda Banten Kombes Pol Tomex Koerniawan, di Mapolda Banten, Sabtu (22/09/2018).

“Kepatuhan berkendara harus memiliki SIM, kalo tidak memiliki SIM dan kelengkapan Surat Berkendara, kami tindak para pelanggar lalu lintas dengan sangki Tilang,” ujarnya.

Wakapolda menjelaskan, tilang merupakan salah satu aspek yang diberikan legalitas oleh Undang-undang kepada petugas Kepolisian untuk menindak, bagi para pelanggar lalu lintas yang berakibat kecelakaan. Dengan ketentuan yang jelas sesuai Undang-undang.

Ketentuan sangat jelas, sambung Wakapolda, di pasal 77 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, setiap pengendara bermotor wajib memiliki SIM, sangsi nya pun sudah ada pasal 281 pasal 282, tidak memiliki dan tidak membawa, makanya di berikan kejelasan.

“Tujuan penegakan hukum oleh kepolisian, bukan semata-mata ingin menindak, kita ingin menyelamatkan korban-korban jiwa manusia, dengan memberikan efek deteren dalam menegakan hukum berupa tilang,” pungkasnya.

Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Try Julianto Djati Utomo menambahkan, untuk tindakan para pelanggar lalu lintas berupa tilang, pihaknya akan memberlakukan Elektronik tilang (E tilang) yang sudah di berlakukan di Metro jaya dengan sistem kamera. Di Polda Banten nantinya juga akan melaksanakan E tilang.

“Di Banten sendiri, kita sedang berkordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang saat ini belum ada tabel denda, sehingga masyarakat masih diberikan denda maksimal, mudah-mudah an bisa sepaham dengan kita, karena intinya untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia menuturkan, kecepatan penegakan hukum dengan elektronik tilang membantu masyarakat, dengan denda yang sudah di tabelkan sesuai dengan kemampuan dari masing -masing daerah.

“Kalo kita pake denda maksimal, ini kan tidak fair, masyarakat jadi susah bolak baliknya, sudah bayar ke bank, ternyata di vonis lebih rendah lagi, ini menjadi kendala,” paparnya.

Dengan adanya E tilang, dikatakan Tri, memudahkan tugas polisi, dalam waktu dekat, pihaknya akan mencontoh seperti Metro Jaya, dan akan kerjasama dengan Pemerintah daerah dinas terkait untuk memasang cctv di daerah-daerah rawan,

“Makanya e tilang sekarang baru setengah, belum maksimal, karena belum di lengkapi sistem kamera, kalo di luar negeri sudah dengan kamera, sehingga pada waktu pengendara melanggar, langsung terpotret, langsung di kirim tagihannya ke alamat rumahnya,” jelasnya. (Aden)

NO COMMENTS

Leave a Reply