Pemkot Cilegon Berharap Dapat Bankeu Lebih Besar

Pemkot Cilegon Berharap Dapat Bankeu Lebih Besar

    0 25
    Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Ratu Ati Marliati saat ditemui di kantornya, Rabu (13/3). (Foto/DetikBantencom). 

    DetikBantencom, Kota Cilegon – Bantuan Keuangan (Bankeu) dari APBD Provinsi Banten untuk Kota Cilegon akan dialokasikan untuk kebutuhan pelayanan dasar seperti Kesehatan, Pendidikan dan Insfratuktur. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk masyarakat Kota Cilegon.

    Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon Ratu Ati Marliati mengatakan, anggaran Bankeu Kota Cilegon akan tetap dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dinas yang menjadi prioritas pembangunan daerah di Kota Cilegon.

    ‘Bankeu ini akan kita alokasikan sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan pada kebutuhan dasar di Kota Cilegon,” kata Ati kepada awak media, saat ditemui dikantornya, Rabu (13/3).

    Ati menyampaikan bahwa, Bankeu tersebut bukan hanya untuk kebutuhan pelayanan dasar, melainkan juga dipergunakan untuk kebutuhan lainnya. “Bantuan keuangan bagi Kota Cilegon sejauh ini dinilai kurang memadai. Karena tercatat Pemprov Banten hanya mengalokasikan anggaran sekitar 40 Miliar rupiah,” ujarnya.

    Maka dari itu, lanjut Ati, dirinya berharap kedepan anggaran Bankeu untuk Kota Cilegon akan mendapatkan Bankeu yang lebih besar dari Bankeu tahun 2019 ini.

    “Saya sih berharap kedepan, Kota Cilegon akan mendapatkan Bankeu yang lebih besar dari sekarang,” ucapnya.

    Ati menjelaskan, teknis pencairan anggaran Bankeu tersebut direncanakan akan dilakukan dengan 4 tahap. Untuk tahap pertama akan dilakukan pencairan sebesar 20 persen, tahap kedua 30 persen, tahap ketiga 30 persen dan untuk tahap ke empat sebesar 20 persen.

    “Kalau pencairannya akan dilakukan dengan cara 4 tahap. Adapun untuk petunjuk pelaksanaan dan teknis terkait penggunaan Bankeu itu, sampai saat ini pihak Pemprov Banten belum mengirimnya,” tukasnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengungkapkan, pihaknya saat ini sedang menyusun peraturan gubernur (perbub) untuk dasar pencarian bankeu. “Empat tahap, pembagiannya 20 persen, 30, 30, 20. Jadi kecil di awal dan kecil juga di akhir,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (13/3).

    Mahdani mengatakan dalam pergub ini rencananya akan termuat mekanisme terkait dana sisa hasil efisiensi penggunaan anggaran. Menurutnya, dana ini bisa masuk ke kas daerah kabupaten/kota dengan dasar perda. “Cuma di keuangan kemarin masih dibahas sisa uang dari efisiensi. Di triwulan IV kalau ada sisa bagaimana? Itu dipertanyakan, itu nanti jadi di perda, masuk ke APBD sana (kabupaten/kota),” ucapnya.

    Lebih lanjut, Mahdani mengatakan bahwa mekanisme pencairan bankeu itu berupa laporan pertanggungjawaban bankeu yang diberikan tahun sebelumnya. Kabupaten/kota yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, tidak akan diberikan bankeu tahun ini.

    Disinggung terkait realisasi bankeu tahun sebelumnya, ia optimistis bankeu tahun kemarin bisa tertarik seluruhnya oleh kabupaten/kota. “Tetapi kalau sekali enggak ke tarik ya sudah, enggak tertarik lagi tuh (untuk tahap selanjutnya). (Minimal laporannya) 70 persen dari SPj (surat pertanggungjawaban) dari yang sebelumnya,” ucapnya.

    Ia menjelaskan, penggunaan bankeu oleh kabupaten/kota hanya untuk tiga program prioritas pemprov, yaitu kesehatan, infrastruktur dan pendidikan. “Makanya Bappeda verifikasi (usulan peruntukkan bankeu), Bappeda dengan kita juga timnya. Setelah dipergubkan baru keluar juknis (petunjuk teknis) dan mulai bisa didistribusikan. Kita sudah bahas tiga kali, tinggal finalisasinya. Pertengahan bulan ini selesai,” tuturnya.

    Pemprov Banten sendiri diketahui, pada APBD 2019  mengalokasikan Rp 265 miliar untuk bankeu kabupaten/kota di Banten. Rinciannya, Kabupaten Serang Rp 60 miliar, Kabupaten Lebak Rp 55 miliar dan Kabupaten Pandeglang Rp 50 miliar. Sementara untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon dibagi rata, masing-masing Rp 40 miliar. (lux)

    NO COMMENTS

    Leave a Reply