DPR Setujui Penerapan Tarif Cukai untuk Produk Plastik

DPR Setujui Penerapan Tarif Cukai untuk Produk Plastik

0 81

Jakarta, DetikBantencom – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui rencana pemerintah menerapkan tarif cukai terhadap produk plastik untuk menambah penerimaan negara, sekaligus mengurangi sampah.

Hal tersebut menjadi kesimpulan rapat kerja (raker) Komisi IX DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membahas ekstensifikasi barang kena cukai di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 919/2/2020). “Ya sudah, kesimpulannya kita setujui,” kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto.

Sementara Sri Mulyani mengatakan melalui persetujuan DPR, pihaknya akan melakukan desain ulang terhadap kebijakan tersebut dengan memperhatikan masukan-masukan dari anggota dewan. “Sesuai dengan persetujuan DPR, kita akan melakukan lagi redesigning policy ini. Tadi masukan-masukan yang disampaikan kami perhatikan,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah ingin kebijakan tersebut menjadi pendorong ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang melemah sehingga ke depannya akan memperhatikan terkait waktu penerapan, tarif, serta produk yang terdampak. “Harus dilihat waktunya, berapa tarifnya, dan produk apa saja yang terkena. Nanti kita akan kaji secara hati-hati dan akan dibahas lagi,” kata Sri Mulyani.

Menurutnya, melalui persetujuan tersebut sekaligus sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan. Sebagai gambaran, saat ini sampah plastik telah mencapai 170 juta kilogram per tahun. “Kami hargai, ini bagus sangat baik. Mereka sama dengan kami bahwa ada concern dan prihatin pada masalah lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Ia mengaku untuk saat ini pemerintah sedang fokus menjaga ekonomi yang sedang tertekan. “Sementara ini kita akan fokus bagaimana agar ekonomi tetap terjaga dalam situasi sekarang yang sangat tertekan, jadi nanti kita akan cari waktu dan cara yang paling tepat. Nanti akan dilihat semuanya,” kata Sri Mulyani.

Sementara , Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan meskipun pihaknya telah menyetujui, namun yang diinginkan anggota dewan adalah penerapan produk plastik secara keseluruhan, dan bukan hanya kantong plastik.

Oleh sebab itu, dia ingin Sri Mulyani mendesain ulang barang yang terkena cukai. “DPR itu konsisten, kita menginginkan produk plastik. Tingkat pengenaannya ada di mana kan bisa kita selesaikan, apa pertimbangannya termasuk environmental hazard sehingga gradasinya mengenai tarif itu ditentukan pemerintah,” jelas Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan pengenaan tarif cukai terhadap kantong plastik sebesar Rp 30.000 per kilogram atau Rp 200 per lembar.

 

 

Sumber : ANTARA

NO COMMENTS

Leave a Reply