Rabu, Februari 13, 2019
Banten
Featured posts

0 1

DetikBantencom, SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten menggelar Lomba Cipta Karya Durian Festival Durian Banten ke 4 di Hutan Kota, Samping Makodim 0602 Serang, Kota Serang, Selasa (12/2/2019).

Sebanyak 2 ribu buah durian disuguhkan untuk masyarakat, mereka sangat antusias mengikuti makan durian secara gratis.

Kepala Dinas Pertanian Banten Agus Tauhid mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi di awal tahun ini masa panen raya buah eksotis dengan diadakan lomba cipta karya festival durian banten. Yang Sebelumnya festival durian Banten sudah diadakan di Lebak dan Pandeglang.

“Ini hari suka cita petani durian di Banten, kita ingin juga secara level tingkat provinsi kami mengadakan lomba cipta karya festival durian Banten ikuti 70 peserta asli durian Banten. Untuk juara nya akan kami seleksi ke tingkat nasional,” ujarnya.

Ia menjelaskan, harga durian paling murah di tingkat petani berkisar Rp. 20 ribu sampai Rp 50 ribu. Ini menunjukan kelas yang begitu bagus.

“Catatan dari BPS nilai tukar Petani Durian di holtikultura pada bulan Januari ada peningkatan yang cukup signifikan. Kami berikan bantuan bibit durian secara gratis kepada para petani, berharap agar petani kedepan bisa menyelamatkan pohon duriannya,” jelasnya.

Ditempat yang Ketua Yayasan Durian Indonesia Adi Gunadi menyampaikan, festival durian banten merupakan salah satu inisiasi yang baik yang bisa mengumpulkan pedagang durian di banten.

“Tadi kita cek sama-sama ada pedagang ada pedagang dari Lebak, Pandeglang, Cilowong, dan banyak lagi,” paparnya.

Provinsi banten seharusnya menjadi sentra durian kembali, tetapi pada saat ini kualitasnya masih kurang memuaskan, hanya ada beberpa kebun dan pemilik pohon durian yang kualitas nya cukup baik

“Kita menyarankan, industri durian ini punya potensi ekonomi yang paling besar, karena harganya cukup stabil. Harusnya provinsi mulai menyarankan menanam pohon durian yang berkualitas, sehingga durian yang benar- benar diterima oleh pasar,” pungkasnya.(Aden)

0 10
Ketua KPU Banten Wahyul Furqon

DetikBantencom, SERANG – Dalam menjaga kondusifitas keberlangsungan Pemilihan Legislatif (Pileg)  maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) pada priode 2019-2024, di lokasi bekas terkena bencana alam Tsunami. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten tengah melakukan pemetaan.

Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon mengatakan, bahwa dalam menjaga keamanan dan kenyamanan dalam pesta demokrasi 2019, harus benar-benar diperhatikan. Maka itu, kata Wahyul, pihaknnya pun akan berkoordinasi dengan 2 Kabupaten yang terkena bencana alam Tsunami.

“Jadi apakah perlu dilakukan pemindahan TPS atau dibuatkan TPS khusus bencana. Semuannya masih dalam pembahasaan bersama,” kata Wahyul Furqon melalui sambungan telepon, Kamis(7/2/2019).

Kemudian, Wahyul menjelaskan, KPU Banten juga bisa melakukan ‘regrouping’ atau pengelompokan ulang tempat pemungutan suara (TPS) pemilu pada wilayah terdampak tsunami Selat Sunda.

“Saya kira, Regrouping  itu dimungkinkan terjadi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang yang terkena dampak bencana. Karena TPS diwilayah tersebut mengalami kerusakan dan tidak mungkin menjadi TPS kembali,” jelasnya.

Seperti diketahui, menurut informasi KPU Banten, lokasi yang akan dilakukan pemetaan ulang yaitu, di daerah Carita Kabupaten Serang. Kemudian, di daerah Sumur dan Ujung Kulon, Kabupaten  Pandeglang. (Aden)

0 36
Perkumpulan Urang Banten menyerahkan surat pernyatan Sikap Keprihatinan kepada Ketua KPU Banten Wahyul Furwon

DetikBantencom, SERANG – Perkumpulan Urang Banten (PUB) yang terdiri dari Organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh masyarakat Banten mengunjungi Kantor KPU Banten. Rabu (6/2/2019).

Kedatangan mereka dengan maksud menyatakan sikap keprihatian yang mendalam dengan adanya mantan napi korupsi di Banten. Yang masih menyalonkan sebagai calon legilatif.

Sekjen Perkumpulan Urang Banten (PUB)  Een Gunawan mengatakan, bahwa korupsi daya rusak yang luar biasa terhadap bangsa dan negara. Bahkan daat merusak sikap dan perilaku masyarakat.

Menurutnya, akibat lain dari politik ada dunia politik praktis adalah kebiasan politik uang yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan politik keluarga yang cenderung korup. Dan menjauhkan dari cita-cita terbentuknya pemerintahan yang baik melalui pemerintah yang bersih.

“Menyikapi pencalonan para mantan terpidana korupsi ini, maka kami sebagai masyarakat banten yang tergabung dalm organisasi perkumpulan Urang Banten menyatakan sikap, menyesalkan dengan di sertai rasa keprihatinan yang sangat mendalam,” jelasnya.

Ia menjelaskan, provinsi Banten dengan semboyan iman taqwa mewarisi semangat masyarakat Banten dengan ciri gaya hidup yang religius. Namun, menurutnya masih ada partai politik di Provinsi Banten yang menempatkan anggota partai politik yang memiliki maslah kasus korupsi sebagai calon legislatif.

“Hal ini sangat jelas menunjukan lemahnya komitmen partai politik tersebut bagi terwujudnya pemerintahan good governance dan clean goverment,” terangnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat banten untuk tidak memilih mantan korupsi dari partai manapun sebagai caleg pada pemilu pada 17 April 2019 mendatang.

“Masyarakat harus lebih teliti dan cerdas, sehingga dapat menentukan pilihannya dengan baik. Serta tidak terpengaruh dengan pemberian materi dalam bentuk apapun,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon menjelaskan, kedatangan Perkumpulan urang banten ini, dengan menyatakan sikap keprihatinan atas beberapa caleg yang mantan koruptor di Banten.

“Jadi masyarakat berharap harus cerdas memilih, melihat rekam jejak para caleg yang di Banten. Sehingga akhirnya tidak salah memilih,” paparnya.

Selama ini, lanjut Wahyul Furwon, pihaknya di dalam kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat untuk cerdas memilih, dalam artian melihat dari rekam jejak para caleg dan mengetahui dana kampanyenya.

“Saya kira ini poin-poin penting, masyarakat banten ingin caleg bersih dari korupsi, saya pikir itu hak setiap masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten telah mengumumkan nama -nama calon anggota legislatif (caleg) bahwa di provinsi Banten Mantan Napi Koruptor, baik caleg Kabupaten/Kota maupun Provinsi berjumlah 6 orang. Untuk tingkat Provinsi 2 caleg dan untuk kabupaten kota 4 caleg.(Aden)

0 133
Foto Ilustrasi

DetikBantencom, SERANG – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah. Pembentukan satgas ini, sebagai upaya memberantas mafia tanah dan merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman antara Kepolisian RI bersama Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN pada Oktober 2018 lalu.

Direktur Reskrimum Polda Banten, Kombel Pol Novri Turangga mengatakan pembentukan Satgas Mafia Tanah itu merupakan perintah Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas Nomor : Sprit/275/II/RES 1.2/2019 Tgl 1 Februari 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

“Surat perintah dari Kapolda itu bagian dari tindak lanjut rakor Satgas Mafia Tanah yang dihadiri seluruh Direktur Reskrimum, Kasubdit Hardabangtah (Harta Benda Tanah & Bangunan) dan para Kabid Sengketa BPN se Indonesia pada 30 – 31 Oktober 2018 di Jakarta Selatan,” ujar Dirreskrimum didampingi Kateam Tindak Kasubdit II Hardabangtah AKBP Sofwan Hermanto, saat ditemui, Minggu (3/2/2019).

Novri menjelaskan,  mafia seringkali menjadikan tanah sebagai komoditi. Karena itu, Satgas Mafia Tanah akan berupaya untuk memerangi, bahkan memenjarakan mafia tersebut.

“Berdasarkan data laporan Polisi tentang Tindak Pidana berkaitan dengan Pertanahan dari tahun 2014 – 2019 ada 198 laporan. Dari 198 ini dipetakan yang tergolong mafia tanah yaitu kolaborasi atau permufakatan jahat dengan sekelompok orang dengan cara cara melawan hukum dan menerbitkan legalitas syah,” paparnya.

Lebih lanjut, Novri menambahkan dengan meningkatnya angka kelahiran dan kehadiran pendatang berakibat meningkatnya jumlah penduduk di wilayah hukum Polda Banten. Namun tanah bidang yang berada di wilayah Banten tidak mungkin akan bertambah, bahkan malah terkikis karena abrasi laut. Terkecuali adanya reklamasi namun perlu proses perizinan.

“Dengan kondisi tersebut, maka permasalahan pertanahan akan selalu ada bahkan semakin meningkat,” jelasnya.

Dikatakan Novri, ada sejumlah modus praktik mafia tanah di Indonesia. Misalnya,  surat keadaan palsu atau membuat surat seolah olah ada AJB yang dijadikan dasar warkah, kemudian surat palsu atau memalsukan surat menyerupai aslinya, dengan memalsukan tandatangan atau cap jempol para pihak termasuk menuangkan keterangan palsu dalam surat warkah.

“Kedua surat tersebut digunakan untuk mengurus atau lampirkan warkah, baik warkah SPPT maupun warkah Hak Milik, sehingga saat diteribtkan nanti, surat tersebut syah dan legal, digunakan utk mengambil hak orang lain,” jelasnya.

Novri menegaskan ada modus lain yang sulit diungkap yaitu melalui proses pengadilan supaya dimenangkan pada saat gugatan keperdataan, padahal saat proses gugatan ada dokumen yang palsu. “Nah dengan dokumen palsu ini kalau tidak melalui proses lidik dan sidik di kepolisian akan sulit diungkap,” tegasnya.

Untuk itu, Novri berharap dengan dibentuknya Satgas Mafia Tanah imi, dalam waktu 30 hari kerja, sudah ada hasil dan ditangani secara cepat prosesnya, tepat sasaran bidiknya, dan tuntas perkaranya.

“Kami akan sampaikan kepada seluruh masyarakat hasil Operasi Satgas Mafia Tanah sekitar Minggu ke – II bulan Maret. Jumlah Personel Satgas Mafia Tanah yang dibentuk sebanyak 21 Personel, dengan Penanggungjawab Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir, dan saya sendiri sebagai Kasatgasnya,” pungkasnya. (Aden)

0 62
Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon

DetikBantencom, SERANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengumumkan 6 Calon Anggota Legislatif (Caleg) peserta Pemilu 2019 berlatar belakang mantan narapidana kasus korupsi. Rekam jejak para caleg tersebut, bisa menjadi bahan pertimbangan para pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 mendatang.

Keenam caleg tersebut yakni Desi Yusandi calon anggota DPRD Banten Dapil 6 nomor urut 4 (Golkar), Agus Mulyadi calon anggota DPRD Banten Dapil 9 nomor urut 5 (Golkar), Heri Baelanu calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Dapil 1 nomor urut 9 (Golkar), Dede Widarso Calon anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Dapil 5 nomor urut 8 (Golkar), Jhony Husban calon anggota DPRD Kota Cilegon Dapil 1 nomor urut 4 (Demokrat) dan Bahri Syamsu Arief calon anggota DPRD Kota Cilegon Dapil 2 nomor urut 1 (PAN).

Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon mengatakan, bahwa di provinsi Banten baik caleg Kabupaten Kota maupun Provinsi itu berjumlah 6 orang. Untuk tingkat Provinsi ada 2 caleg dan untuk kabupaten kota ada 4 caleg.

“Ini sebuah bentuk tanggung jawab KPU RI untuk menginformasikan kepada publik. Sesuai dengan ketentuan pasal 182 dan pasal 240 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furwon saat ditemui, Jumat (1/2/2019).

“Jadi persoalan masyarakat memilih atau tidak, yang penting masyarakat tahu rekam jejak caleg eks korupsi,” tambahnya.

Ia mengatakan, bagi masyarakat yang ingin melihat nama-nama caleg eks korupsi bisa dilihat di Web KPU. “Masyarakat bisa melihat melalui Web KPU, agar tahu bisa dilihat kapan saja,” terangnya.

Sebelumnya, KPU RI resmi mengumumkan 49 nama Caleg dari tingkat kabupaten/kota sampai pusat dan calon anggota DPD RI yang berstatus mantan terpidana kasus korupsi pada Pemilu 2019. Terdiri dari 9 orang maju sebagai calon DPD, 16 orang maju sebagai calon DPRD Provinsi serta 24 orang maju sebagai calon DPRD Kabupaten/Kota. (Aden)

0 22

Detikbantencom, SERANG – Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Banten mengelar Lomba Cermat Cermat piala Kapolda Cup tingkat SMA yang ada di wilayah hukum Polda Banten, bertempat di taman lalu lintas Polda Banten, Selasa (29/1/2018). Kegiatan ini bagian dari program Millenial Road safety Festival.

Wadirlantas Polda Banten AKBP Mahesa Sudiwo mengatakan, kegiatan ini dalam rangka rangkaian millenial road safety festival piala kapolda cup, yang sebelumnya diawali lomba tingkat kabupaten kota.

“Ini ada ada enam perwakilan yang juara di masing-masing Kabupaten dan kota. Sampai selesai nanti babak final menentukan juara-juaranya,” kata Wadirlantas AKBP Mahesa Sudiwo.

“Jadi juaranya nanti, akan di tampilkan di acara puncak Millenial Road Safety Festival pada tanggal 23 maret 2019 di alun-alun kota Serang,” tambahnya.

Kegiatan ini, lanjut Wadirlantas, khusus pengetahuan bidang lalu lintas, agar para remaja khususnya millenial mengetahui keselamatan berkendara dan mematuhi peraturan Lalu lintas.

“Selain lomba cermat cermat, ada juga lomba foto, lomba band dan lomba menggambar. Lomba cerdas cermat ini yang pertama baru diadakan,” terangnya.

Dikatakan wadirlantas, sesuai dengan pencanangan dari korlantas akan rutin diadakan dengan program Millenial Road Safety Festival.

“Ini kita rutin diadakan sesuai dengan Pencanangan dari korlantas yakni Millineal Road Safety Festival,” tandasnya.(Aden)

0 27

DetikBantencom, SERANG – Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Anggota DPRD Banten dikebut, Sekretariat DPRD Banten menargetkan, penyampaian laporan yang berisi daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara ini rampung dalam dua minggu.

Kasubag Perbendaharaan Sekretariat DPRD Yanna Oktopian mengatakan, pihaknya langsung terjun memfasilitasi Anggota DPRD Banten dalam aktivasi akun penyampaian LHPN. Akun ini kemudian menjadi media Anggota DPRD Banten dalam menyampaikan LHPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sampai saat sudah ada 20 anggota DPRD Banten yang aktivasi akun,” katanya saat ditemui di Sekretariat DPRD Banten, Kamis (24/1/2019).

Pada prinsipnya penyampaian LHKPN dilakukan langsung oleh masing-masing Anggota DPRD Banten. Pihaknya hanya memfasilitasi mereka dalam membuat akun. Aktivasi akun meliputi pembuatan email dan mengisi biodata, setelah selesai KPK akan mengirim PIN pada masing-masing anggota sebagai bahan masuk akun LHKPN.  “Supaya cepet,” katanya.

Agar proses penyampaian LHKPN rampung sesuai target, pihaknya sudah menyampaikan himbuan kepada seluruh Anggota DPRD Banten. Isinya meminta mereka segera melengkapi LHKPN.

Ia menjelaskan, LHKPN yang belum diserahkan Anggota DPRD Banten hanya 2018. Sementara untuk 2016 sudah disampaikan secara manual. “Jadi intinya laporan tahun 2017 akan terlaporkan pada saat laporan disampaikan berbarengan dengan laporan tahun 2018,” ujarnya.

Disinggung terkait penyebab LHPN Anggota DPRD Banten 2018 masih minim, ia mengatakan, hal tersebut terjadi karena Anggota DPRD Banten belum menyerahkan data kebutuhan LHKPN kepada pihaknya. “Memang belum terlaporkan,” katanya.

Diketahui, sebelumnya diberitakan tingkat kepatuhan anggota DPRD Provinsi Banten dalam menyampaikan LHKPN 2018 ke KPK. Sebab, dari 85 jumlah Anggota DPRD Banten yang ada, hanya satu diantaranya yang menyampaikan LHKPN.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN DPRD Banten ada pada angka 1,19 persen. Tingkat kepatuhan Anggota DPRD Banten berada di bawah DPRD DKI Jakarta, DPRD  Lampung, DPRD Sulawesi Tengah dan DPRD Sulawesi Utara. Keempat DPRD tersebut menempati tingkat kepatuhan 0 persen.

Anggota Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Satgas Wilayah IV KPK Tri Budi Rachmanto membenarkan, tingkat kepatuhan Anggota DPRD Banten dalam menyampaikan LHKPN 2018 masih rendah. Padahal, LHKPN wajib disampaikan pejabat negara.

“Tingkat kepatuhannya yang rendah di DPRD Banten. Berarti kan memang tidak patuh lapornya, harusnya wajib. Misalnya ditetapkan wajib lapornya seluruh anggota DPRD, tapi ternyata yang melapor baru sedikit,” katanya. (Roy)

0 34

DetikBantencom, SERANG – Puluhan Masyarakat kampung Gowok melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Banten. Audiensi tersebut mengenai persoalan ganti rugi lahan milik masyarakat yang berada di pusat KP3B.

Dengan jumlah 70 bidang lahan milik warga. Sepanjang jalan dari mulai Departemen Agama (Depag) hingga Palima Melewati tiga desa yakni Desa Sukajaya, Sukawarna dan Sindangsari. Dengan 2 kali dijanjikan, Hingga saat ini lahan masyarakat belum dibayarkan oleh Dinas PUPR Banten.

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, audiensi ini bagian dari aspirasi masyarakat berkaitan dengan ganti rugi lahan yang berada dipusat di KP3B. Masyarakat dengan pihak PUPR sudah ada titik temunya.

“Ini memang ada kendala, karena saling mengandalkan terhadap kontek pemenuhan administratif, terhadap pembayarannya, sehingga tadi kita temukan jalan keluarnya kita berikan waktu sampe triwulan pertama, untuk segera diselesaikan, ” kata Asep, usai Audiensi, di Gedung DPRD Banten, Rabu (16/1/2019).

Sebetulnya anggaran sudah ada, lanjut Asep, hanya saja dari pemerintah tidak seperti orang perorang. Sebab menurutnya, harus memenuhi administratif baik itu dari apresialnya, BPN, juru ukur, dan yang lainnya termasuk legalitas tanah tersebut.

“Alhamdulillah sudah ketemu titik temunya, yang tadinya ngotot masyarakat minta dibayar bulan Februari, atas kesepakatan dari masyarakat dan pihak PU akan dibayarkan pada bulan Maret,” jelasnya.

Sementera itu, perwakilan masyarakat kampung Gowok Sentul Edi mengatakan, hasil audiensi masyarakat dengan ketua DPRD Banten sudah menemui titik terang, dengan perjanjian hitam diatas putih masyarakat meminta pembayaran lahan di bayar pada bulan maret 2019.

“Hasilnya Insya allah mudah-mudahan di bulan Maret, triwulan pertama segera dibayarkan, dengan perjanjian hitam diatas putih menjadi acuan dan pegangan kita,” pungkasnya.(Aden)

0 24

DetikBantencom, SERANG – Terkait adanya  Dugaan administrasi dalam tahapan rekrutmen, Proses seleksi anggota KPU Kabupaten Lebak yang berlangsung pada 2018, resmi dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Banten.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Bambang P Sumo mengatakan, bahwa setelah mendapatkan laporan adanya kecurangan dalam rekrutmen di KPU Lebak, dirinya telah meminta klarifikasi terhadap KPU RI melalui KPU Banten.

“Kami meminta klarifikasi melalui KPU Banten, agar KPU Banten meneruskan ke KPU RI. Sehingga kecurangan tersebut bisa dihentikan,” ujar Bambang saat ditemui di Kantornya, Selasa(8/1/2019).

Dikatakan Bambang, hasil klarifikasi tersebut, KPU Banten sudah diminta melakukan fit and propes test terhadap Calon KPU Lebak yang lolos dalam 10 besar.

Namun dirasa belum tuntas, kata Bambang, Ombudsman Banten kemudian melakukan pendalaman. Sebab, adanya dugaan pelanggaran maladministrasi dalam proses seleksi KPU Lebak. Permintaan klarifikasi proses seleksi itu pun sudah disampaikan Ombudsman.

“Saya kira, terdapat salah satu kejanggalan dalam proses seleksi. Yakni, kelulusan hasil tes tertulis dengan sistem Computer Assisted Tes (CAT) yang berlangsung pada 19 November 2018 tidak sesuai. Karena terdapat dua perserta yang nilai paling tinggi justru tidak diloloskan oleh Panitia Khusus, malah nilai terendah diloloskan,” ungkapnnya.

Bambang pun menilai, bahwa ada potensi maladministrasi dalam menyeleksi dan menetapkan 10 besar Calon Anggota KPU Lebak.

“Dasar penilaiannya bagaimana, dan mengapa yang nilainya lebih tinggi tidak lolos ?,” ucapnnya saat mempertanyakan keputusan Timsel Anggota KPU Lebak.

Sementara itu, Langkah Ombudsman Banten pun mendapat dukungan dari Bawaslu Banten. “Kalo sudah ditangani Ombudsman kita mendukung, karna proses seleksi KPU lebak harus transparan,” ujar Kepala Bawaslu Banten, Didih saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Maka dari itu, Didih berjanji, akan ikut serta mendalami persoalan proses seleksi KPU Lebak yang kini terdapat maladministrasi, dan sedang didalami oleh Ombudsman Banten.

“Janji ini pun akan dilakukan dengan melakukan beberapa langkah. Salah satunya memberikan masukan ke KPU RI. Karna ini sudah ke KPU Banten, paling kita beri masukan kepada KPU RI, agar menuntaskan persoalan yang terjadi di KPU Lebak,” jelasnya. (Aden) .

0 78

DetikBantencom, SERANG – Mengenai informasi 7 kontainer surat suara dari China di Pelabuhan Tanjung Priok yang sudah dicoblos. Ketua Dewan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyebut, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief bukanlah penyebar hoax.

Menurutnya, twit Andi itu justru mendorong agar kepolisian menyelidiki kebenaran kabar surat suara tercoblos itu.

“Kalau kita baca Twitter Andi Arief, dia kan mengacu pada sumber suara yang menginformasikan ada itu (7 kontainer berisi surat suara tercoblos). Artinya, kabar itu sudah viral ke mana-mana terlebih dulu. Jadi saya menolak jika Andi dikatakan sebagai penyebar hoaks,” kata Amir saat dihubungi detikbantencom Jumat (4/1/2019)

Kecuali Andi Arief berkreasi sendiri ya, tanpa ada sumber suara awal, kemudian dia mengatakan begitu, mungkin boleh saja dugaan seperti itu (menyebar hoaks) muncul. Tapi ini kan sebab akibatnya jelas. Jangan dibalik seakan-akan dia menjadi penyebab ketidaktertiban. Bukan,” lanjut dia.

Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, menilai, tidak tepat jika Andi Arief dilaporkan ke kepolisian atas tudingan menyebarkan kabar bohong.

Apalagi, lanjut Amir,  jika kepolisian menindaklanjuti laporan itu kemudian memproses Andi Arief. Amir mengaku, Partai Demokrat pasti akan terusik.

“Andi Arief kader utama kami, kami merasa terusik jika diperlakukan seperti itu. Kami meminta keadilan ditegakan, seharusnya sumber suara itu yang harus ditelusuri dulu.  Karena kalau kita simak dengan seksama apa yang disampaikan Andi Arief itu kan meminta, mengimbau untuk dilakukan pengecekan segera dan penyelidikan,” jelas Amir.

Sementara itu, Wakil Sekertaris Jenderal partai Demokrat Kabupaten Serang Arif Satibi berpendapat bahwa agar jangan sampai kejadian ini membuat gaduh apalagi sampai merugikan partai Demokrat.

“Karena sejatinya kita menginginkan iklim pemilu yang sejuk, aman dan damai sehingga dapat memilih pemimpin dengan cara yang baik dan benar,” tutupnya.(Aden)

RANDOM POSTS

0 28
DetikBanten.com, Serang - Kanwil Kemenkumham Banten, Selasa (12/2) bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten melakukan pengarahan dan pembekalan terhadap Kepala Lapas dan...
error: Content is protected !!