Kamis, Desember 6, 2018
Banten
Featured posts

0 1

Detikbantencom, Serang – Selama 3 (tiga)  tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten mengalami kenaikan yang begitu pesat. Hal itu pun, disebabkan adanya nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 5,1 triliun.

Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI, Mohamad Nasir mengatakan, bahwa dengan peningkatan ekonomi di Banten yang sangatlah luar biasa, bisa menjadikan Banten sebagai daerah utama untuk investasi di Indonesia.

“Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat Banten pun akan terjamin. Bahkan kesempatan untuk berkerja akan mudah di dapatkan,” ujar Mohamad Nasir saat menyampaikan sambutan, dalam acara Diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Jalan raya Serang-Pandeglang, Kamis(6/12/2018).

Muhammad Nasir menjelaskan, peningkatan ekonomi di Banten pada tahun 2016 mencapai 5,28 persen, tahun 2017 meningkat menjadi 5,71 persen, dan tahun 2018 meningkat hingga 5,78 persen.

“Jadi, pada setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi di Banten mencapai 0,40 persen,” paparnya.

“Sehingga tidak heran, apabila Banten memiliki perkembangan yang sangat cepat. Mulai dari pembangunan fasilitas infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat yang terjamin,” tutupnya.(Aden)

0 2

DetikBantencom, Serang – Kepolisian Daerah (Polda) Banten resmi naik dari tipe B menjadi Polda tipe A. Pengukuhannya dilakukan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dengan memberikan bendera pataka kepada Kapolda Banten Brigjen Pol Tomsi Tohir. Di halaman Markas Polda Banten Kamis (6/12/2018).

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, pembangunan di Banten sangat luar biasa dengan jumlah penduduk sebesar 12 juta. Di wilayah Banten berkembang sangat cepat, perdagangan maju, industri maju, sektor pariwisata maju, di Banten juga ada pelabuhan terbesar di Merak.

“Ini semua meningkatkan tantangan terhadap gangguan Kamtibmas yang ada di provinsi Banten,” kata Kapolri.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan bendera Pataka Kepada Kapolda Banten Brigjen Pol Tomsi Tohir.

“Dengan itu semua setelah melalui kajian dari Kemenpan RB dan Mabes Polri memutuskan untuk menaikan polda Banten dari tipe B menjadi ke Tipe A dengan dipimpin seorang bintang dua. Dengan kenaikan ini, otomatis yang lain-lain akan naik,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Kapolri, pihaknya akan mengkaji mengenai masalah Tangerang kota dan Tangerang selatan. Kenaikan polda
Tipe A harus di tindak lanjuti secara bersama-sama antara Mabes polri dan Polda untuk melakukan perkuatan personil, organisasi dan sarana prasarana.

“Sehingga betul-betul bisa layak menjadi Polda tipe A, jangan sampai Poldanya tipe A tapi kapasitas nya setara dengan tipe B, itu ada kisi-kisi yang harus dipenuhi . Saya minta kapolda dan jajaran bekerja sama dengan mabes polri untuk penguatan personil, organisasi dan sarana prasarana,” terangnya.

Dengan kenaikan ini, kata Kapolri, tentu membawa konsekuensi, dirinya tidak ingin kenaikan ini bukan hanya menyenangkan para pejabat utama,para anggota, tetapi juga untuk menyenangkan masyarakat.

“Artinya konsekuensi kenaikan polda ini, dalam pemberian pelayanan publik harus lebih baik. Sehingga masyarakat melihat kenaikan tipe A ada perubahan situasi dan pelayanannya yang lebih baik, jangan mempersulit,” pungkasnya. (Aden)

0 8

DetikBantencom, Serang – Polda Banten menggelar Upacara Farewell dan Welcome Parade di lapangan Mapolda Banten, Selasa (27/11/2018). Upacara Farewell dan Welcome Parade merupakan acara pengantar tugas yang ditandai dengan penyerahan Pataka Polda Banten Gawe Kuta Balu Arti dari Kapolda Banten lama Brigjen Pol Teddy Minahasa, S.H., S.IK Kepada Kapolda baru BRIGJEN Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si.

Turut Hadir dalam acara tersebut seluruh pejabat utama Polda Banten beserta seluruh personil Polda Banten dan jajaran Polres.

Kapolda Banten lama, Brigjen Pol Teddy Minahasa, S.H., S.IK yang saat ini menjabat wakapolda lampung mengingatkan kepada Anggota Polda Banten untuk senantiasa menjadi anggota profesional, amanah dan terpercaya untuk masyarakat.

“Saya 100 hari bersama saudara melaksanakan tugas kepolisian di Polda Banten. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya atas kerja sama dukungan serta doa. Saya berharap dukungan kerja sama dan doa itu dapat di berikankepada bapak Kapolda yang baru,” kata Teddy saat sambutan di mapolda Banten.

Selain Itu, Brigjen Pol Teddy Minahasa juga menyampaikan ucapan permintaan maaf jika selama dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten banyak salah.

“Saya mohon doa restu untuk melanjutkan tugas saya sebagai wakapolda Lampung, Harapan saya kepada jajaran Polda Banten agar tetaplah terus dalam mewujudkan polisi yang promoter ( Profesor modern dan terpercaya) serta mewujudkan polisi yang ideal yang memiliki amanah,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolda Banten yang baru Brigjen Pol Tomsi Tohir dalam sambutannya berharap besar kepada seluruh jajaran Polda Banten untuk bisa bekerja sama dan melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh Kapolda terdahulu.

“Saya berharap apa yang telah dilaksanakan dan setelah dikerjakan akan kita laksanakan kegiatan yang baik ini diharapkan juga dapat lebih ditingkatkan di masa-masa selama kegiatan saya sebagai Kapolda Banten,” pungkasnya. (Aden)

0 36

DetikBantencom, Serang – Kurangnya minat baca di provinsi Banten khususnya dikalangan pendidik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten terus mengkampanye kan agar gemar membaca, sebab menurutnya minat baca sudah ada, hanya saja daya jangkau fasilitas yang mungkin belum sampai ke masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Kasi Peningkatan Pembinaan minat baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Epi Saefudin, saat ditemui dikantornya, Selasa (27/11/2018).

“Artinya, keberadaan perpustakaan-perpustakaan yang lengkap sangat terbatas, walaupun ada kewajiban di sekolah ada perpustakaan. ketersedian buku sangat terbatas, yang membuat siswa menarik untuk membaca itu juga sangat terbatas,” jelasnya.

“Kebanyakan kan siswa hanya referensi yang tersedia itu hanya buku paket, terbatas sekali buku yang diluar paket, seperti novel sesuai dengan segmennya artinya, kalo remaja disediakan novel remaja atau apapun bentuknya,” imbuhnya.

Ia mengatakan, upaya untuk meningkatkan minat baca, pihaknya sudah melakukan perpustakaan keliling ke daerah yang tidak terjangkau misalnya undangan sekolah, atau event tertentu yang memang ada masyarakat banyak.

“Kabupaten/Kota juga sudah melakukan itu (perpustakaan keliling) hanya saja kalo kita melingkupi Provinsi, biasanya kita di undang melakukan kampanye ke sekolah SMA, kita juga mencoba memberikan apresiasi pada wilayah lain misalnya dengan lomba mendongeng yang menjadi modal dasar adalah membaca,” terangnya.

Selain itu, sebagai langkah pemerintah untuk memberdayakan perpustakaan desa, lanjut Epi, harus ditindak lanjuti dengan keseriusan masing-masing Pemda untuk mengelola, setiap desa mempunyai kewajiban untuk mengelola perpustakaan yang layak untuk masyarakat.

“Nah, efektifitas saja tingkat kontrol terhadap ketersedian buku, mungkin perlu dilakukan pembinaan yang bisa membuat desa tersebut bisa menyediakan perpustakaan yang layak untuk masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah desa dari Kemendes adalah ketersediaan perpustakaan,” tandasnya. (Aden)

0 22

DetikBantencom, Serang – Puluhan orang berkumpul memadati ruang Rupatama Polda Banten untuk menghadiri sidang terbuka perangkingan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Polri yang digelar Biro SDM Polda Banten, Sabtu (24/11/2018).

Tampak dari puluhan orang yang memadati ruangan tersebut didominasi oleh remaja yang mengenakan kemeja putih berbalut celana kain berwarna hitam, Mereka merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) Polri Tahun 2018.

“Ini merupakan tahapan SKD CPNS Polri, total Ada 68 dan ada 20 orang yang masih mengikuti tes CPNS Polri,” kata Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi.

Edy mengatakan, ini merupakan suatu prestasi tersendiri apabila dapat mengikuti seleksi ujian tes SKD CPNS POLRI 2018. Dan pasti sangat membanggakan bila dapat lulus tes SKD CPNS POLRI 2018.

” Jadi untuk semua peserta yang lulus ujian SKD, berhak berlanjut mengikuti tahap Seleksi Kompetisi Bidang SKB CPNS POLRI,” jelasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut
Karo SDM polda banten Kombes pol . Langgeng Purnomo, S.IK., M.H, Ketua BKN UPT Serang Juardi, P.S. kabbagdalpers AKBP W.P.O. Nanlohy, Kasubbagdiapers RO SDM Polda Banten dan Kompol Muhamad Mujib S.IK., S.H. (Aden)

0 18

DetikBantencom, SERANG – Sebanyak 14.495 pengendara terbukti melanggar lalu lintas pada Operasi Zebra Kalimaya 2018, yang di gelar di Polda Banten. Data tersebut, tercatat terhitung sejak dari tanggal 30 Oktober sampai 12 November 2018.

Kabidhumas Polda Banten, AKBP Whisnu Charaka mengatakan, pelanggar terbanyak masih didominasi oleh sepeda motor dengan jumlah 12.224 kendaraan. Sedangkan untuk roda empat sejumlah 2.271 kendaraan.

“Berdasarkan data pengguna motor masih dominan, jumlahnya 12.224 tilang, disusul oleh mobil penumpang 1.430, mobil barang 733, mobil bus 86 tilang, dan kendaraan khusus sebanyak 22 tilang,” katanya.

Whisnu menjelaskan, pelanggaran tersebut terjadi di beberapa wilayah hukum Polda Banten. Di antaranya Ditlantas Polda Banten sebanyak 1.344 tilang, Polres Serang 1.474 tilang, Polres Pandeglang 1.041 tilang, Polres Lebak 2.757 tilang, Polres Cilegon 1.729 tilang, Polres Tangerang 4.300 tilang, dan Polres Serang Kota 1.850 tilang.

“Dari hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan Ops Zebra Kalimaya 2018. Bahwa data pelanggaran tersebut turun 20% atau 3.705 kasus pelanggaran dibandingkan tahun 2017,” paparnya.

Sementara untuk perbandingan data kecelakaan, Kabidhumas Polda Banten menjelaskan, Operasi Zebra Kalimaya 2018 mengalami penurunan sekitar 21%, dibandingka tahun 2017 terdapat 29 laka lantas, sedangkan di tahun 2018 terdapat 23 laka lantas.

“Jenis kendaraan yang terlibat kecelakaan selama Operasi Zebra didominasi oleh pengendara sepeda motor, yakni sebanyak 23 kendaraan. Mobil penumpang 8 kendaraan, mobil barang 4, dan mobil khusus 2 kendaraan,” pungkasnya. (Aden)

0 34

DetikBantencom, Serang – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten menjadi yang tertinggi di Indonesia mencapai 8,52 persen tahun 2018. Di ikuti dengan Jawa Barat sebesar 8,17 persen, dan Maluku 7,27 persen.

Berdasarkan Data Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten agustus 2018 menunjukkan TPT Banten justru disumbangkan oleh daerah industrial Kabupaten Serang dengan persentasi 12,78 persen, Kabupaten Tangerang sebanyak 9,70 persen dan Kota Cilegon 9,33 persen. Yang paling kecil, tingkat pengangguran terbuka ada di daerah Tangerang Selatan sebanyak 4,67 persen.

Menangggapi hal tersebut Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan, dalam hal ini, ia meminta pemerintah provinsi Banten untuk serius menanggulangi pengangguran. Serta harus di perhatikan dan tidak memasukan pegawai kasar asing bekerja di Provinsi Banten.

“Haram kalau masih ada yang nganggur, pemerintah jangan di biarkan pengangguran dan jangan datangkan pekerja luar, banyaknya buruh asing kasar, contohnya seperti kramatwatu (Kabupaten Serang-red) banyak pegerja asing sementara di daerah situ banyak yang menganggur,” ujar Yandri kepada awak media di Kota Serang, Senin (12/11/2018).

“Penekanan bupati serang (Ratu Tatu Chasanah-red) tadi coba di pantau seberapa besar pengangguran terbuka (di Kabupaten Serang-red) dan kemudian masalahnya dimana?, kalau tidak tau bagaimana?,” sambungnya.

Ia menjelaskan, masuknya pekerja kasar Asing ke Banten salah satunya Kabupaten Serang, membuat semakin memperkecil kemungkinan kesempatan masyarakat banten mendapatka pekerja.

“Tenaga kerja asing meski kecil sudah mulai mengganggu, analisa masyarakat kenapa masih banyak orang asing yang bekerja sementara orang indonesia masih banyak yang menganggur,” jelasnya.

Yandri juga mengaku telah mendapatkan informasi bahwa gaji standar antara pekerja asing dan lokal sangatlah tidak adil.

“Ini juga meski kita tolak karna tidak adil. Kita lihat di kabupaten serang banyak industri, itu kontradiktip sisi di lapangan bagaimana mungkin, di tingkat bawa banyak yang menangnggur sedangkan pabrik banyak,” papar Yandri.

Untuk kedepan Yandri menyarankan agar pemerintah provinsi maupun daerah untuk melakukan jalin kesepakatan dengan pihak pabri di wilayah banten maupun kabupaten/kota untuk tidak memasukan pekerja asing maupun luar banten.

“Ini harus ada bagaimana industri dan pemerintah daerah jalin kesepakatan industri itu jangan kongkalikong, dan bukan pekerja kasar asing saja (yang dilarang-red) tapi juga perusahaan banyak mengunakan warga lain pekerja di sini,” paparnya.

Dari data BPS Banten, lanjut Yandri, juga menyebutkan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) penyumbang TPT banten di tahun 2018 ini mencapai 14,23 persen, di ikuti oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) 12,49 persen, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 9,87 persen.

“SMK punya keahlian khusus jadi antara kebutuhan dan menyuplai harus ada kerja sama,” ungkap Yandri.

Yandri menyatakan harus ada kajian terkait kurikulum pelajaran di SMK hal ini untuk melihat peluang pekerjaan yang saat ini di butuhkan, untuk mempermudan lulusan SMK cepat dalan mendapatkan pekerjaan.

“Gagal,,,? tentu di kaji dulu coba misalkan sekolah yang lulusan SMK ada masalah tidak, dengan kuri kulumnya dengan peluang tenaga kerjanya sekarang. (Kalau singkron kurikulum dan dan lowongan pekerjaan yang di butuhkan-red) jadi nyalur dan nyambung jadi ini penting,” jelasnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini Pemerintah Provinsi Banten sudah memegang kewenangan 1.018 Sekolah SMA/SMK yang ada di Banten.

“Kita lihat sekarang SMA dan SMK ada di gubernur, jangan sampai ada lulusan yang tinggi tapi lowongan yang rendah nah ini,” pungkas Yandri. (Aden)

0 32

DetikBantencom, Serang – Puluhan anggota SP/SB dan pengurus dari Aspek Indonesia SPAS, Serikat Pekerja Hero serta KSPI melakukan sidang eksekusi putusan TUN No. 11/G/2017/PTUN_SRG, yang diduga Gubernur Banten tidak patuh akan putusan PTUN, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, Banten, Selasa (06/11/2018).

Dalam sidang tersebut, Serikat pekerja atau buruh meminta kepada pemerintah tentang eksekusi penetapan UMK tahun 2017 agar secepatnya dilaksanakan.

Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Banten Karna Wijaya mengatakan, bahwa UMK sekarang harus mengadakan rapat dengan dewan pengupahan Kota Serang yang akan menyampaikan saran dan pertimbangan atas permintaan eksekusi kepada Walikota Serang, hasil rekomendasinya akan disampaikan kepada Gubernur termasuk dewan pengupahan provinsi yang akan membahas rekomendasi dari Walikota Serang tentang tanggapan terhadap permintaan eksekusi itu.

“Jadi permintaan eksekusi ini tidak bisa langsung direvisi karena adanya pihak-pihak yang terkait dalam penetapan UMK, yakni dewan pengupahan Kota Serang, Walikota Serang, dan dewan pengupahan provinsi, selain itu ada pihak lainnya yang terdiri dari unsur pekerja serikat buruh, unsur Apindo, unsur Pemerintah, dan unsur Akademisi, semua pihak tersebut yang akan mensuport permintaan eksekusi karena kita tidak bisa mengakomodir dari satu pihak saja dalam hal ini adalah pihak pekerja serikat buruh,” jelasnya.

Menurutnya, permintaan eksekusi akan disampaikan minggu depan kepada dewan pengupahan provinsi, karena dewan pengupahan provinsi akan rapat membahas rekomendasi Bupati dan Walikota terkait dengan UMK 2019, akan meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi serta rekomendasian Walikota Serang untuk eksekusi dijalankan dengan menerbitkan SK revisi karena untuk permintaan eksekusi ini baru pertama kali.

“Ini yang digugat UMK 2017 karena waktu itu ada dua UMK yang digugat yaitu UMK Kota Serang dan UMK Kabupaten Tangerang, keduanya kontra diksi, Kota Serang sampai kasasi (gugatan penggugat dikabulkan) dan Kabupaten Tangerang ditolak padahal materinya sama tentang UMK ke dua di tahun 2018,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Pengurus Serikat Pekerja Hero Supermarket Adi Satrialia menjelaskan, hasil sidang ketua pengadilan harus dilaksanakan dan pihaknya menunggu serta mengawasi eksekusi ini. Proses lama dan secepatnya eksekusi ini ada dalam itikad baik dari pihak-pihak provinsi Banten untuk mempercepat.

“Karena kalau untuk UMB sudah di tetapkan pada tanggal 1 September 2018, untuk Kabupaten Kota akan ditetapkan tanggal 21 November 2018 untuk UMK 2019. Ini mengenai putusan pada tahun 2017, jadi kalaupun besok harus dilaksanakan tidak masalah karena putusan untuk UMK 2017 dianulir rekomendasinya dan harapannya agar secepat mungkin ditetapkan,” pungkasnya. (Aden)

0 45

DetikBantencom, Banten – PT. Jasa Raharja (Persero) menyerahkan santunan kepada 2 (dua) ahli waris korban jatuhnya Lion Air JT 610 PK-LQP di Perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Santunan itu diberikan pada Selasa (6/11/2018).

Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Banten, Haryo Pamungkas, mengatakan, penyerahan santunan penumpang atas nama Reni Ariyanti Dan Fifi Hajanto warga Tangerang dilakukan oleh karena pihak berwajib sudah memastikan bahwa mereka merupakan penumpang yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 PK-LQP pada Senin 29 Oktober 2018 lalu,kemarin Senin(5/11) Jasa Raharja juga memberikan santunan pada 2 penumpang korban kecelakaan Lion Air JT 610.

“Karena pihak berwajib sudah memastikan bahwa 2 korban tersebut merupakan penumpang yang menjadi korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 PK-LQP pada Senin 29 Oktober 2018,” ungkap Haryo.

“Santunan yang diserahkan kepada ahli waris korban berdasarkan UU No 33 dan PMK No. 15 tahun 2017, bagi korban meninggal dunia, maka Jasa Raharja akan menyerahkan hak santunan sebesar Rp 50 juta,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, gerak cepat dan koordinasi Jasa Raharja dengan pihak-pihak yang berwenang dalam mendata penumpang Lion Air JT 610 PK-LQP yang mengalami musibah kecelakaan pada 29 Oktober 2018, telah memudahkan dalam proses dan identifikasi penerima santunan Jasa Raharja.

“Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Disaster Victim Identification (DVI) Kepolisian Republik Indonesia DVI  telah berhasil mengidentifikasi penumpang Lion Air JT 610 PK-LQP atas nama Reni Ariyanti Dan Fifi Hajanto Warga Tangerang Banten,” pungkasnya. (Aden)

0 23

DetikBantencom, SERANG – Belum semua daerah di Banten mendapat predikat Kota/Kabupaten layak anak. Oleh sebab itu menurutnya, perlu perhatian lebih dari masing-masing pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang layak dan aman bagi anak.

Demikian hal itu dikatakan Pejabat Sekertaris Daerah Provinsi Banten Ino S Rawita disela-sela acara Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Banten, di KP3B, Kamis,(18/10/2018).

“Banyak hal yang terjadi belakangan ini dengan maraknya kekerasan terhadap anak baik di kota dan desa yang berdampak kepada kekhawatiran para orang tua, khususnya yang memiliki anak perempuan,” katanya.

Pada kesempatan yang dihadiri oleh puluhan orang tua dan anak-anak tersebut, Penjabat Sekertaris daerah (Sekda) ini juga menghimbau kepada para orang tua agar bijak memberikan akses gadget pada anak, hal ini mengingat banyaknya konten-konten yang tidak mendidik yang bisa dengan mudah diakses melalui gadget.

“Banyak faktor yang melatar belakangi maraknya kekerasan terhadap anak, seperti semakin canggihnya  perkembangan teknologi,  sehingga memudahkan mereka mengakses dan mencontoh,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana  (DP3AKKB) Provinsi Banten, Siti Maani Nina menyampaikan, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan seluruh kabupaten/ kota sudah menjadi daerah layak anak pada tahun 2019 mendatang, mengingat tinggal 3 daerah lagi yang belum termasuk daerah layak anak.

“Ketiganya yakni Kabupaten Lebak,  Pandeglang dan Kabupaten Serang.  Tapi ketiga daerah ini sudah melakukan inisiasi, sehingga tidak sulit mencapai itu semua,” paparnya.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut Pemerintah Provinsi Banten akan terus mendorong kepada pemerintah di tiga daerah tersebut untuk terus meningkatkan fasilitas dan layanan untuk mendukung keinginan tersebut.

“Bahkan Tangsel itu lebih leading karena sudah masuk kategori Nindya.  Karena urutannya itu ada pertama,  madya dan Nindya,” tandasnya. (Aden)

RANDOM POSTS

0 1
Detikbantencom, Serang - Selama 3 (tiga)  tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten mengalami kenaikan yang begitu pesat. Hal itu pun, disebabkan adanya nilai...
error: Content is protected !!