Kamis, Oktober 18, 2018
Banten
Featured posts

0 4

DetikBantencom, SERANG – Belum semua daerah di Banten mendapat predikat Kota/Kabupaten layak anak. Oleh sebab itu menurutnya, perlu perhatian lebih dari masing-masing pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang layak dan aman bagi anak.

Demikian hal itu dikatakan Pejabat Sekertaris Daerah Provinsi Banten Ino S Rawita disela-sela acara Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Banten, di KP3B, Kamis,(18/10/2018).

“Banyak hal yang terjadi belakangan ini dengan maraknya kekerasan terhadap anak baik di kota dan desa yang berdampak kepada kekhawatiran para orang tua, khususnya yang memiliki anak perempuan,” katanya.

Pada kesempatan yang dihadiri oleh puluhan orang tua dan anak-anak tersebut, Penjabat Sekertaris daerah (Sekda) ini juga menghimbau kepada para orang tua agar bijak memberikan akses gadget pada anak, hal ini mengingat banyaknya konten-konten yang tidak mendidik yang bisa dengan mudah diakses melalui gadget.

“Banyak faktor yang melatar belakangi maraknya kekerasan terhadap anak, seperti semakin canggihnya  perkembangan teknologi,  sehingga memudahkan mereka mengakses dan mencontoh,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana  (DP3AKKB) Provinsi Banten, Siti Maani Nina menyampaikan, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan seluruh kabupaten/ kota sudah menjadi daerah layak anak pada tahun 2019 mendatang, mengingat tinggal 3 daerah lagi yang belum termasuk daerah layak anak.

“Ketiganya yakni Kabupaten Lebak,  Pandeglang dan Kabupaten Serang.  Tapi ketiga daerah ini sudah melakukan inisiasi, sehingga tidak sulit mencapai itu semua,” paparnya.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut Pemerintah Provinsi Banten akan terus mendorong kepada pemerintah di tiga daerah tersebut untuk terus meningkatkan fasilitas dan layanan untuk mendukung keinginan tersebut.

“Bahkan Tangsel itu lebih leading karena sudah masuk kategori Nindya.  Karena urutannya itu ada pertama,  madya dan Nindya,” tandasnya. (Aden)

0 65

DetikBantencom, SERANG – Relawan Jokowi – Ma’ruf Amin yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Banten melaporkan akun Facebook bernama Rendra Nila ke Polda Banten terkait dugaan penghinaan kepada Presiden RI.

Koordinator Relawan Sekber Banten, Rudi Hermawan mengatakan, bahwa dilaporkannya akun Facebook bernama Rendra Nila, karena telah menghina Kepala Negara dengan ucapan Goblok. Padahal, kata Rudi, Rendra Nila adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten.

“Saya kira, akun Facebook bernama Rendra Nila sudah tidak memiliki etika lagi. Karena telah menghina Pemimpin Negara dengan sebutan yang tidak baik. Makannya kita melaporkannya kepada Polda Banten, agar bisa diberikan tindakan. Sehingga kejadian ini tak terulang,” kata Rudi seusai laporan ke Polda Banten, Selasa(16/10/2018).

Rudi menjelaskan, tindakan yang dilakukan oleh Rendra Nila telah mencoreng nama baik Pemprov Banten, sebab menurutnya, seharusnya ASN berprilaku netral dan tidak melakukan ujaran kebenciaan.

“Jadi dia menyebarkan berita dari salah satu media online tempo.co, dan di situ di bubuhi catatan dengan bahasa sunda dan tulisan G*bl*k. Kalau kita menginterpertasikan itu adalah goblok, meskipun menggunakan tanda bintang dalam penulisannya,” terangnya.

Rudi Hermawan menyampaikan, Hal ini di lakukan bukan hanya bentuk pembelaan relawan terhadap Joko Widodo, tetapi ini pembelaan relawan terhadap demokrasi, agar demokrasi berjalan dengan baik. Bukan menjadi ajang caci maki, fitnah maupun penyebaran berita hoax.

“Kami ingin semuannya bisa berjalan lancar, makannya kami melaporkan Rendra Nila. Supaya Demokrasi di Banten tidak ada keributan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasubid II, Dirkrimsus Polda Banten, AKBP Budi Barata menyampaikan, setelah menerima berkas laporan dari Relawan Sekber Jokowi – Ma’ruf Amin, akan segera melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap oknum terlapor secepatnya.

“Permohonan perlindungan hukum terkait adanya oknum ASN, mengenai postingan di Facebook akan kami cek dulu kebenaranya. Bahkan kami akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Jadi mohon sabar, karena butuh proses,” tandasnya. (Aden)

0 12

DetikBantencom, SERANG – Pernyataan yang muncul belakangan ini baik dimedia cetak maupun media online berkaitan dengan revitalisasi Banten Lama yaitu masih ada kelompok yang mempertanyakan dan memperdebatkan penataan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten.

Gubernur Banten Wahidin Halim menanggapi pernyataan itu, ia mengatakan, yang dirasa sangat aneh bahkan tendensius untuk mendistorsi program-program Gubernur.

“Dimana ada pribadi dan kelompok yang tidak berkenan dengan adanya penataan Banten Lama. Dan yang amat disesalkan adalah bahwa reaksi muncul ketika program ini sedang berjalan dilaksanakan bahkan tahapan pertama penataan halaman sudah diselesaikan,” ujar Gubernur Banten, Rabu (10/10/2018).

Ia menambahkan, pada saudara Firdaus Gozali dan Mukoddas Syuhada sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Banten pihaknya, sudah dikonfirmasi sejak awal dan jauh-jauh hari sebelum penataan Banten Lama dilakukan, bahkan beberapa kali hadir dalam rapat bersama dengan Tim Penataan Kawasan Banten Lama, pada saat beberapa kali rapat tidak ada pernyataan ataupun penolakan.

“Dalam catatan rapat yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, dimana pada prinsipnya saudara Firdaus Gozali dan Mukoddas Syuhada mendukung penataan kawasan Banten Lama tersebut, begitu pula Balai Pelestarian Purbakala Serang (BP3S) sudah dilibatkan dalam pembahasan awal dan sudah dikonfirmasikan untuk diminta pendapatnya,” bebernya.

Gubernur menjelaskan, pada rapat yang tidak hanya dilaksanakan di pemprov banten tetapi juga dilaksanakan di Balai Pelestarian Purbakala Serang (BP3S), yakni tidak dimunculkan juga kalau ada status kepemilikan seseorang, sebab berdasarkan catatan bahwa tanah tersebut adalah tanah negara atau kesultanan.

“Kalau sekarang diclaim ada tanah pribadi yang sudah ada sertifikat, maka pertanyaannya adalah bahwa apakah mungkin di wilayah kesultanan itu ada tanah – tanah atas nama pribadi ?,” terangnya.

Dari pembahasan selama satu tahun ini, lanjut Gubernur, Pemprov Banten tidak menerima laporan, pengaduan atau claim kepemilikan tanah atas nama pribadi yang disertai bukti- bukti kepemilikan tanah pribadi.

Selanjutnya secara faktual bahwa disekitar masjid di Banten Lama itu, sudah di paving block sejak lama beberapa tahun kebelakang, dan selama itu juga tidak ada gugatan atau pernyataan protes pemasangan paving block yang bukan dilakukan oleh Pemprov Banten.

“Tetapi kenapa penataan yang dilakukan oleh Pemprov Banten harus diprotes. Tanah-tanah disekitar kawasan Banten Lama juga ditempati oleh para pedagang yang sejak lama menempatinya, tapi tidak ada yang mempertanyakan atau menggugatnya,” ungkapnya.

Kemudian sungai atau kanal, dikatakan Gubernur, disekitar Banten Lama juga sangat kotor, bau, banyak sampah dan berlumpur. Selama ini sudah bertahun-tahun tidak ada yang mengusik, kondisi tersebut berdasarkan kesaksian dari masyarakat bahkan peziarah dari berbagai daerah.

“Mereka siap menjadi saksi mengenai kondisi kawasan di Banten Lama, sebagian besar mengeluhkan atas tidak tertatanya Banten Lama pada tahun-tahun sebelumnya dan menganggap bahwa tidak menghargai para pendahulunya,” paparnya.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut juga, dari berbagai aspek dengan ini, Gubernur Banten ingin mengembalikan kejayaan Banten dan merawat serta menata kawasan Banten Lama menjadi lebih bermartabat. Siap menjaga, memelihara dan melestarikan budaya untuk memberikan kenyamanan bagi peziarah.

Hadirnya Pemprov Banten terkait hal tersebut, kata Gubernur, maka dilakukanlah penataan, sehingga mereka yang menolak atas nama pribadi ataupun kelompok yang masih gagal faham. Dan masih menganggap bahwa penataan itu bentuk kesewenang-wenangan merampas hak, atau menganggap telah menghilangkan situs-situs di Banten Lama juga harus berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Pada kenyataanya, dan sesuai fakta bahwa situs-situs di Banten Lama tidak ada yang dirubah ataupun dibongkar.

“Penataan Kawasan Banten Lama ini juga sebagai bentuk penghargaan kita terhadap jutaan tamu yang setiap tahun datang berziarah dan berdo’a di Makam Sultan yang sangat kita hormati,” jelasnya.

“Oleh karena itu, marilah kita berfikir jernih dan berusaha menyelamatkan budaya, menjaga kelestarian, mempertahankan nilai-nilai religius untuk kepentingan Banten hari ini dan Banten kedepan,” tutupnya. (red)

0 37

DetikBantencom, SERANG – Korban bencana gempa dan Tsunami yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah. Palu, Donggala, Sigi. Pemerintah Banten melalui Dinas Sosial Mengirimkan bantuan berupa sembako dan obat-obatan. Bantuan tersebut diterima oleh Dinas Sosial Sulteng.

Kasi Jaminan Sosial Keluarga Dinsos Banten Budi Darma Sumapraja mengatakan, bantuan dikirim oleh tim yang dipimpin oleh Abu Salim dari Dinsos Banten. Bantuan diserahkan ke Posko Induk Kemensos Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulteng. Bantuan tersebut diterima oleh Kabid Linjamsos Dinsos Sulteng Anser dan Kasubdit Penanganan Korban Bencana Alam Kemensos RI Iyan dan Staf Ahli Kemensos RI Asep Yasa.

”Kemensos RI dan Pemprov Sulteng mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten yang telah mengirimkan bantuan untuk korban bencana,” ujar Budi kepada DetikBantencom, Minggu (07/10/2018).

Ia menambahkan, Bahkan, hari ini Tim Tagana Banten bergabung dengan Tagana DKI Kalsel, Babel, Gorontalo mendirikan dapur umum

“Untuk Tim Tagana Banten hari ini terbagi di dapur umum, logistik, LDP dan DVI. Untuk Tim DVI Posko di rumah sakit Polri, dan yang lain di Posko Induk sesuai dengan Job nya,” ujar Budi.

Sementara itu, Kepala Dinsos Banten Nurhana menjelaskan, bantuan dari Pemprov Banten kepada korban bencana Sulteng terdiri dari beras 1 ton, sembako, sayuran segar, obat obatan.

“Intinya membawa bantuan yang menjadi kebutuhan pokok di lokasi bencana berdasarkan identifikasi Kemensos,” ujar Nurhana.

Nurhana menuturkan, berdasarkan petunjuk dan arahan dari Gubernur dan Wagub, Dinsos Banten telah memberangkatkan relawan Tagana Banten ke Palu dan Donggala. Masih kata Nurhana, Selain untuk menyampaikan bantuan, juga sekaligus untuk turut berperan aktif bersama Tim relawan yang sudah ada di lokasi dalam penanganan pasca bencana. ”Alhamdulillah sejak diberangkatkan pada tanggal 5 Oktober lalu, hari ini tanggal 7 Oktober para relawan sudah sampai ke titik lokasi bencana,” terang Nurhana.

“Rencananya para rekawan Banten tersebut akan tinggal di daerah bencana selama tiga minggu ke depan. Apabila diperlukan mereka akan tinggal lebih lama Sulteng sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan,” tutupnya. (Aden)

0 29

DetikBantencom, Kab. Pandeglang – Pemerintah Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim, melakukan respon cepat terhadap Saroh (9) warga Desa Rancaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, yang menderita tumor di bagian bokongnya.

“Insya Allah terhadap tumor yang diderita Saroh, akan dilakukan operasi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. M. Yusuf, di Serang, 6 Oktober 2018.

Yusuf mengatakan, penanganan keluhan Saroh dilakukan secara terkoordinasi antara bidan desa (puskesmas cikeusik) , kepala desa, pihak Kecamatan Cikeusik, Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Provinsi Banten.

Pada tanggal 31 Agustus 2018, lanjut Yusuf, Bidan Desa Rancasenang memberikan pemahaman (edukasi) kepada keluarga Saroh, supaya Saroh diobati di Rumah Sakit. “Upaya tersebut berhasil, selanjutnya Saroh di bawa ke RSUD Berkah Pandeglang. Di RSUD Berkah Pandeglang, dilakukan berbagai pemeriksaan kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, Tim Dinas Kesehatan Provinsi Banten selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Pandeglang dan pada Tanggal 3 September 2018 pihaknya, berangkat ke RSUD Berkah Pandeglang(RS Tipe C) , bertemu dokter bedah dan diperiksa ternyata, disana Saroh harus dirujuk ke RSUD Banten (RS tipe B) karena tidak ada alat.

Selanjutnya, penanganan Saroh dilakukan terkoordinasi antara Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten yang melibatkan unsur bidan desa, TKSK, pemerintah kecamatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang, Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Banten dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

“Maka, tanggal 4 September 2018, Saroh berangkat ke RSUD Banten, menemui dokter Spesialis Bedah Umum. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan darah, rongsen, dan CT Scan,” terangnya.

“Hasil pemeriksaan selesai pada tanggal 13 September 2018 dan hasilnya dikonsultasikan ke dokter anak,” tambahnya.

Ia menuturkan, pada tanggal 21 September 2018.  Tim bergerak ke Pandeglang untuk membetulkan Kartu BPJS milik Saroh. Karena antara kartu BPJS dan Kartu Keluarga tidak sinkron. Di dalam kartu BPJS tertulis nama Saroh. Tetapi di Kartu Keluarga tertulis Sarohmah.

“Kalau tidak disinkronkan, akan menjadikan permasalahan dalam pelayanan kesehatan selanjutnya,” demikian pemikiran yang terlintas dalam diri Tim Dinkes saat itu.

Selanjutnya, tanggal 24 September 2018, Saroh bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Cikeusik, Dodong, berangkat ke Serang. Tanggal 25 September 2018 dilakukan pemeriksaan dokter Spesialis Anak di RSUD Banten. Hasilnya, Saroh menderita batuk pilek. Sehingga, memberikan obat untuk batuk pilek dan diminta kembali apabila sudah sembuh.

Pada tanggal 3 Oktober 2018, Tim bergerak ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mengurus surat rujukan, yang sudah habis waktunya karena sudah satu bulan. Keesokannya, tanggal 4 Oktober 2018, Saroh dibawa ke RSUD Banten. Dilakukan pemeriksaan ke dokter Spesialis Bedah Umum dan dokter Spesialis Anak. Dan, pada tanggal 5 Oktober 2018 dilakukan pemeriksaan oleh dokter Spesialis Anastesi. Hasilnya, tim dokter sepakat untuk dilakukan operasi terhadap Saroh. “Hari ini, tanggal 6 Oktober 2018, mulai dilakukan perawatan terhadap Saroh,” kata Yusuf. Selanjutnya, akan dilakukan operasi pada Selasa tanggal 9 Oktober 2018,” paparnya.

Tindakan selanjutnya adalah, dikatakan Yusuf, pemeriksaan tumor yang diderita Saroh. “Bila tumor jinak, akan dilakukan perawatan oleh RSUD Banten. Namun, bila dinyatakan ganas, penanganan Saroh akan dirujuk ke RS Kanker Dharmais, Jakarta(RS Tipe A), ” kata Yusuf

“Bahwa setiap tindakan yang dilakukan terhadap Saroh seluruhnya dalam pengawasan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita Dimyati Natakusumah,” sambungnya.

Sebagai informasi, Saroh merupakan anak yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia sejak lahir.  Sebenarnya, benjolan pada bokong Saroh sudah ada sejak usia dua bulan. Tetapi, karena kurang pengurusan, benjolan tersebut membesar sejak usia tiga tahun . Dan, kini penyakit yang diderita Saroh sedang dalam penanganan terkoordinasi antara Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang. (Aden/red)

0 35

DetikBantencom, SERANG  – Ratusan personil anggota Dentasemen A Pelopor Satuan Brimob Polda Banten melakukan pengecekan peralatan dan logistik yang hendak dibawa untuk memberikan bantuan kemanusiaan korban Gempa dan Tsunami di Palu, Donggala dan sekitarnya.

Pengecekan yang dilakukan meliputi keperluan pribadi para anggota, peralatan untuk membantu evakuasi korban serta peralatan untuk mengamankan kerusuhan yang terjadi akibat belum tersalurkannya bantuan secara merata di lokasi bencana.

“Pasukan dipimpin oleh AKP Yogi Selaku Kepala Dentasemen A Pelopor Satbrimob Polda Banten, belum dapat dipastikan berapa lama operasi ini akan kami lakukan, namun sesuai dengan SOP kami siapkan kelengkapan untuk melaksanakan tugas selama 6 bulan kedepan,” ujar Kasat Brimob Polda Banten Kombes Pol Reza Herasbudi, Selasa (02/10/2018).

Reza menjelaskan,  jadwal keberangkatan personil belum ditentukan dikarenakan masih dilakukannya koordinasi dengan Mabes Polri mengingat landasan bandara yang rusak akibat guncangan gempa yang mengakibatkan penyempitan landasan.

“Rencana pemberangkatan masih tarik ulur karena mengingat kondisi bandara di sana yang tadinya bandaranya 2400 sekarang jadi menyempit karena dampak gempa jadi retak sehingga tidak bisa pesawat landas,” jelasnya.

“Maka dari itu kita masih berkordinasi dengan pihak Mabes Polri agar di berangkatkan dengan pesawat apa?, kemungkinan Pesawat Hercules yang bisa lending di jarak 200,” tambahnya. (Aden)

0 19

DetikBantencom, SERANG – Guna Mewujudkan keselamatan di jalan raya bukanlah sebuah hal yang mudah. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mempersiapkan diri dengan memperkuat sistem informasi kecelakaan melalui Integrated Road Safety Management System (IRSMS).

Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Banten Kombes Pol. Tri  Juliyanto Djatiutomo, usai acara
syukuran peringatan hari lalu lintas bhayangkara ke 63 tahun 2018, di Aula Gedung Serbaguna Mapolda Banten, Jum’at (28/9/18).

Ia menjelaskan, kegiatan bentuk sosialisasi kepada masyarakat supaya tertib berlalu lintas, salah satunya program nasional yaitu program transportasi sehat merakyat salah satu program keselamatan.

“Kita mengajak kepada masyarakat dan instansi juga menggerolakan, sehingga masyarakat yang belum cukup umur, diharapkan untuk masyarakat beralih menggunakan sepeda biasa,” ujarnya.

Selain itu, dikatakan Tri,  pihaknya memasang didaerah rawan laka memasang rambu-rambu daerah rawan laka dan termasuk juga melakukan kegiatan-kegiatan patroli didaerah kemacetan.

“Intinya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, berkaitan dengan faktor penyebab jalan, rambu yang kurang. Kita lakukan dengan cara manual, dengan manusia, kita tempatkan setiap pagi, sore untuk mengurangi kemacetan,” jelasnya.

Jumlah kecelakaan pada tahun 2016 dan 2017 sudah menurun, lanjut Tri, ini merupakan bentuk sinergi antara pihak kepolisian dan instansi terkait sehingga bisa menurunkan jumlah kecelakaan.

“Sebenarnya ini masih kurang targetnya, harusnya 50 persen minimal bisa menurunkan, kita terus berupaya untuk bisa men Zero kan korbannya, ini suatu hal yang mungkin kita perlu lakukan langkah-langkah yang lebih maksimal lagi,” paparnya.

Sementara itu, Wakapolda Banten Kombes Pol. Tomex Koerniawan menuturkan, di era digital dan perkembangan yang begitu pesat dibidang teknologi dan informasi, sejalan dengan yang dicanangkan oleh Presiden RI pembenahan dalam sentra-sentra pelayanan publik. Juga berkaitan dengan penegakan hukum, program prioritas Kapolri dalam membangun Polri yang profesional, modern, terpercaya (Promoter) dibidang lalu lintas dengan membangun program road safety zero accident, smart SIM, dan LAKA online.

“Hal ini dilakukan untuk memudahkan Polri dalam mendata jumlah Laka dan melakukan analisa dalam membuat pola penanganan serta memudahkan bagi masyarakat dalam mencari informasi terkait kejadian Laka Lantas,” pungkasnya. (Aden)

0 82

DetikBanten.com, SERANG  – Sebanyak 360 Peserta perwakilan Banten, mengikuti Jambore Nasional Dai se Indonesia yang di selengarakan tanggal 24 September hingga 27 September 2018 di gunung Pangaro Cibodas, Cianjur, Jawabarat.

Ketua Pengurus Wilayah Persaudaran Muslim Indonesia (Parmusi) Banten Tairman Elon mengatakan, kegiatan jambare nasional dai se Indonesia kafilah Banten mengikuti seluruh 8 cabang perlombaan sekaligus sebagai ajang pertemuan silaturahmi nasional dai se Indonesia.

Dari Perwakilan Banten, sambung Tairman, mengikuti semua cabang perlombaan di antaranya tahfid quran 30 juz, imla quran, Iman solat dan jurnalis dakwah.

“Selain mengikuti perlombaan, kegiatan ini juga ajang silaturahmi nasional dan juga di isi materi nya oleh bapak Kapolri,” ujarnya kepada awak media di Mapolda Banten, Senin (24/09/2018).

Ia menjelaskan, dibandingkan tahun lalu, jambore nasional dai se indonesia sekarang jauh lebih meriah yang menghadirkan 5 ribu Dai se Indonesia.

“Kegiatan ini, lebih meriah di bandingkan tahun lalu, yang menghadirkan 5 ribu Dai, tahun lalu kita menghadirkan 300 sampe 400 dai se indonesia,” jelasnya.

Dirinya berharap dengan kegiatan tersebut, memberikan warna kepada masyarakat khususnya umat islam yang dapat memberikan kedamaian dan kesejukan.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, memberikan warna kepada masyarakat umat islam. Dan juga mereka bisa bersilaturahmi, yang dari ujung indonesia kumpul disana semua, tidak ada yang tidur di hotel, semua tidur di tenda,” pungkasnya. (Aden)

0 103

DetikBanten.com, SERANG – Kepatuhan masyarakat dalam menggunakan kendaraan, sesuai dengan Undang-undang harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Bagi personal dan keabsahan legalitas kendaraannya harus memiliki kelengkapan berupa STNK dan BPKB.

Hal tersebut disampaikan Wakapolda Banten Kombes Pol Tomex Koerniawan, di Mapolda Banten, Sabtu (22/09/2018).

“Kepatuhan berkendara harus memiliki SIM, kalo tidak memiliki SIM dan kelengkapan Surat Berkendara, kami tindak para pelanggar lalu lintas dengan sangki Tilang,” ujarnya.

Wakapolda menjelaskan, tilang merupakan salah satu aspek yang diberikan legalitas oleh Undang-undang kepada petugas Kepolisian untuk menindak, bagi para pelanggar lalu lintas yang berakibat kecelakaan. Dengan ketentuan yang jelas sesuai Undang-undang.

Ketentuan sangat jelas, sambung Wakapolda, di pasal 77 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, setiap pengendara bermotor wajib memiliki SIM, sangsi nya pun sudah ada pasal 281 pasal 282, tidak memiliki dan tidak membawa, makanya di berikan kejelasan.

“Tujuan penegakan hukum oleh kepolisian, bukan semata-mata ingin menindak, kita ingin menyelamatkan korban-korban jiwa manusia, dengan memberikan efek deteren dalam menegakan hukum berupa tilang,” pungkasnya.

Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Try Julianto Djati Utomo menambahkan, untuk tindakan para pelanggar lalu lintas berupa tilang, pihaknya akan memberlakukan Elektronik tilang (E tilang) yang sudah di berlakukan di Metro jaya dengan sistem kamera. Di Polda Banten nantinya juga akan melaksanakan E tilang.

“Di Banten sendiri, kita sedang berkordinasi dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang saat ini belum ada tabel denda, sehingga masyarakat masih diberikan denda maksimal, mudah-mudah an bisa sepaham dengan kita, karena intinya untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia menuturkan, kecepatan penegakan hukum dengan elektronik tilang membantu masyarakat, dengan denda yang sudah di tabelkan sesuai dengan kemampuan dari masing -masing daerah.

“Kalo kita pake denda maksimal, ini kan tidak fair, masyarakat jadi susah bolak baliknya, sudah bayar ke bank, ternyata di vonis lebih rendah lagi, ini menjadi kendala,” paparnya.

Dengan adanya E tilang, dikatakan Tri, memudahkan tugas polisi, dalam waktu dekat, pihaknya akan mencontoh seperti Metro Jaya, dan akan kerjasama dengan Pemerintah daerah dinas terkait untuk memasang cctv di daerah-daerah rawan,

“Makanya e tilang sekarang baru setengah, belum maksimal, karena belum di lengkapi sistem kamera, kalo di luar negeri sudah dengan kamera, sehingga pada waktu pengendara melanggar, langsung terpotret, langsung di kirim tagihannya ke alamat rumahnya,” jelasnya. (Aden)

0 44

DetikBanten.com, SERANG – Forum Mahasiswa Islam (FMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) melakukan aksi solidaritas di depan gedung DPRD Banten, Jumat (21/09/2018).

Aksi tersebut dilakukan, menyikapi beberapa permasalahan yang muncul pada saat ini, khususnya terkait permasalahan ekonomi dan adanya tindakan represifitas dari aparat keamanan dalam beberapa unjuk rasa.

Ketua FMI Banten, Solihin menyampaikan, bahwa Bangsa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, hal ini dikarenakan dari lini ekonomi, sosial, dan politik dikatakannya sudah sangat memprihatinkan.

Seperti kurs rupiah yang sempat melemah, lanjut Solihin, barang impor bahan pangan yang dirasakan tidak menunjukkan pro terhadap petani dan nelayan lokal.

“Stabilkan Perekonomian atau turun dari jabatan. Stop Impor bahan pokok dan sejahterakan petani serta nelayan,” ujar Solihin disela-sela aksi.

Tidak hanya itu, Solihin juga meminta, untuk menghapus Perpes no 20 Tahun 2018, yang dianggap menjadikan pekerja Indonesia seolah-olah tidak ada wibawa di hadapan Tenaga Kerja Asing (TKA). Karena secara realita, banyak TKA tidak memiliki kemampuan untuk mengisi pos-pos pekerjaan yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal.

“Kami berharap agar dicabut Perpes no 20 Tahun 2018, dan pemerintah harus mengusir TKA Ilegal. Agar Tenaga Karja Lokal bisa lebih diperhatikan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua HMI MPO Cabang Serang, Ubaidillah menambahkan, bahwa beberapa kasus bentrokan yang terjadi antara aparat dengan mahasiswa, sangatlah menggambarkan kekacauan yang sedang terjadi saat ini.

Namun demikian,  kata Ubaidillah, bahwa mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara, dan dilindungi oleh konstitusi. Hal ini tentu menciptakan kegaduhan dalam iklim politik dan demokrasi di Indonesia.

“Hentikan represifitas aparat, mahasiswa bukan musuh Polisi, aparat Polisi dan TNI harus netral dan melayani masyarakat serta tindak tegas oknum Kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan,” jelasnya.

Menurut Ubaidillah, kekacauan politik lainnya adalah saat terpidana korupsi telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung (MA), yang memberikan kesempatan untuk mencalonkan kembali pada Pemilu 2019 nanti.

“Kami menolak Keputusan MA terkait revisi PKPU Koruptur Dilarang Nyaleg. Dan kami minta aparat segera tuntaskan kasus korupsi di setiap daerah tanpa tebang pilih,” tegasnya. (Aden)

RANDOM POSTS

0 13
DetikBanten.com, Kota Cilegon - Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan motivasi dan pengarahan strategi kepada seluruh calon legislatif...
error: Content is protected !!