Rabu, Desember 12, 2018
Kota Serang

0 3

Detakbanten.com, SERANG – Badan Kehormatan DPD RI Bekerjasama dengan Universitas Tirtayasa (Untirta) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema penegakan martabat, Kehormatan dan Citra DPD RI, di gedung Rektorat Kampus Untirta, Kota serang, Selasa (11/12/2018).

Ketua Badan Kehormatan DPD RI Mervin Sadipun Komber mengatakan, acara FGD ini tentang penegakan martabat dan kode etik, dengan maksud mengumpulkan masukan dari masyarakat tentang bagaimana pandangan terhadap kode etik anggota DPD RI yang selama ini sudah ada.

“Ini istilahnya uji publik, ini yang sudah kami lakukan, selama ini kita rata-rata keluar daerah, kali ini kita mengecek di jawa barat dan banten, karena mayoritas anggota DPD tinggal di dua tempat ini,” jelasnya.

Dalam diskusi ini, lanjut Mervin, persoalan rangkap jabatan, MK pernah bilang DPD tidak boleh berpolitik, kemudian kewenangan DPD sangat terbatas dan persoalan komisi etik.

“Jadi anggota yang malas, kami berhentikan sementara, sudah ada anggota yang kita berhentikan sementera, lalu kita berikan pilihan kalo mau lanjut, ikuti aturan, kalo tidak mau silahkan mengundurkan diri, kami tidak pandang bulu,” terangnya.

Selain itu, dirinya mendukung penuh kepada kampus untirta adanya fakultas kedokteran, DPD akan membantu kewenangan untuk menghadirkan fakultas kedokteran dan mendukung segera kampus untirta akreditasi naik.

“Kami dukung penuh, DPD akan
Membantu kewenangan untuk fakultas kedokteran dan segera Kampus untirta akreditasi bisa naik,” tandasnya. (Aden)

0 3

DetikBantencom, Kota Serang – Banyaknya  kasus nasabah perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau Finacial Technologi (Fintech) Ilegal, membuat gerah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1 Perwakilan Jakarta-Banten.

Kepala OJK Regional 1 Perwakilan Jakarta-Banten, Ahmad Berlian mengatakan, bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan dalam menangani Fintech Ilegal di wilayah Jakarta-Banten.

“Tapi kita juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk bisa waspada, dengan kemunculan Perusahaan Fintech Peer to Peer (P2P) lending yang tidak terdaftar dan tak memiliki berizin dari OJK,” kata Ahmad Berlian saat jumpa pers, di Hotel Ledian, Kota Serang, Selasa(11/12/2018).

Ahmad Berlin Menjelaskan,  untuk diwilayah Jakarta-Banten tercatat 233 Perusahaan Investasi Fintech ilegal.  Hal itu pun, tentu dapat mengancam pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta-Banten.

“Makanya kita pun telah membentuk Tim Satgas Waspada Investasi, atau bisa dikenal dengan nama SWI Banten,” terangnya.

Ia berharap, Tim SWI Banten bisa memaksimalkan tugasnya, dengan memberantas Perusahaan Investasi Fintech ilegal.

“Sehingga tidak ada lagi korban-korban yang tertipu dari jasa Investasi Fintech ilegal,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota SWI, OJK Regional 1 Perwakilan Jakarta-Banten, Irwansyah menambahkan, bahwa semenjak terbentuknya SWI, telah menutup ataupun memblokir sebanyak 400 Perusahaan Jasa Investasi Fintech Ilegal.

Akan tetapi, lanjut Irwansyah, Perusahaan Jasa Investasi Fintech Ilegal kembali bermunculan, dan telah memakan korban sebanyak 200 ribu orang.

“Kita akan terus berupaya melakukan penyegahan dan penanganan, dengan cara pengawasan ataupun membuka layanan pengaduan. Jadi untuk masyarakat Banten maupun luar Banten bisa langsung mengadukan kepada OJK, apabila tertipu Jasa Investasi Fintech Ilegal melalui call center 157,” ujarnnya.

Irwansah juga menerangkan, berbeda Jasa Investasi Fintech Ilegal dan legal adalah, titik koordinat lokasi yang jelas. Bahkan diaplikasinnya pun terdapat logo OJK. Bunganya pun hanya 1 persen, dan pencairannya tidak bisa memakan waktu satu hari.

“Saya kira, kalau ada Jasa Investasi Fintech yang bisa mencairkan pinjam dalam sehari ataupun 30 menit itu adalah bohong. Karena tidak semudah itu, dalam melakukan Jasa Investasi secara online,”tegasnya.

Seperti diketahui, menurut data OJK Regional 1 Perwakilan Jakarta-Banten, tercata 78 Perusahaan Investasi Fintech yang resmi terdaftar di OJK. Bahkan telah melakukan transaksi sebesar 1,8 Triliun di 2018. (Aden).

0 10

DetikBantencom, Kota Serang – Seorang bocah (12) yang belum diketahui namanya menghembuskan napas terakhirnya akibat terserempet kereta api diperlintasan Penancangan, Kota Serang, Banten, Selasa (11/12/2018).

Salah seorang warga sekitar saat berada dilokasi kejadian Aspe mengatakan, setelah membeli lontong sayur korban hendak pulang kerumahnya namun, ia tidak mengetahui ada kereta api yang berjalan dari arah Merak menuju Rangkas Bitung. Hingga dirinya terserempet dan terpental sejauh kurang lebih 10 meter.

“Abis beli lontong sayur, waktu mau nyebrang ada kereta yang lewat, dia (Korban-red) terserempet dan mental, jauh mentalnya juga,” kata Asep.

Menurutnya, kecelakaan seperti itu bukan yang kali pertama terjadi, sebab warga kerap melakukan aktivitas disamping jalur kereta api yang menjadi satu dengan pemukiman.

“Sering kejadian seperti ini mungkin karena tidak ada rambu peringatan bagi pejalan kaki di sekitar lokasi. Saat ini Jenazahnya dibawa ke RS Drajat Prawiranegara untuk dilakukan identifikasi” pungkasnya. (Aden)

0 9

DetikBantencom, Kota Serang – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementrian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina bersama Kepala dinas Disperindag Provinsi Banten Babar Suharso dan perwakilan bulog melakukan pemantauan dan perkembangan pasokan harga kebutuhan pokok di pasar Rau kota Serang, Selasa (11/12/2018).

Pemantauan tersebut dilakukan, guna memastikan harga kebutuhan pokok jelang natal dan tahun baru 2019 sesuai harga eceran tertinggi (HET) sesuai dengan ketetapan pemerintah.

“Kita sidak hari ini dalam rangka jelang natal dan tahun baru, kita melihat apakah indikasi kenaikan harga. pada intinya secara umum harga-harga kebutuhan bahan pokok cukup terjangkau dan stabil,” ujar Irjen Kemendag Srie Agustina usai mengunjungi pasar rau kota serang.

Ia mengatakan, Artinya tidak ada terjadi kenaikan di banding bulan lalu, masih mendekati acuan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dengan ketetapan pemerintah.

“Sebagai contoh, minyak goreng premium harhanya Rp11.000, bawang merah memang ada kenaikan sedikit tapi masih jauh di bawah HET, bawang putih relatif stabil, cabe juga begitu, sembako lainnya juga masih terjangkau dan masih dalam range HET,” kata Srie saat meninjau Pasar Induk Rau, Kota Serang, Selasa (11/12/2018).

Namun demikian, kata Srie, harga telur dan daging ayam mengalami kenaikan, namun masih dalam batas toleransi atau masih di bawah 10 persen.

“Kita harapkan kedepan harga ini akan kembali ke harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” jelasnya.

Ia menjelaskan, jika dibandingkan dengan data yang dimiliki dirinya dari Januari sampai Desember, harga tersebut relatif naik sampai 0,40 persen.

“Untuk antisipasi di hari berikutnya, kita minta Bulog melakukan suplai ke pasar, membantu pedagang kalau ada kekurangan,” pungkasnya. (Aden)

0 8

Detikbantencom, Kota Serang- Pada tanggal 12 November 2018 lalu, KPRI merilis surat edaran terkait dengan penyempurnaan dan perpanjangan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2. Dan hasil analisa sidalih di kota Serang potensi data ganda sebanyak 8469 di dalam satu TPS antar kelurahan dan antar kecamatan.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Serang Heri Wahidin saat ditemui di kantor KPU Kota Serang, Senin(10/12/2018).

“Jadi hasil analisa di Kota Serang potensi data ganda ada 8469, ini data ganda internal di Kota Serang, bisa dalam satu TPS satu kelurahan atau antar TPS satu kecamatan,” jelasnya.

Selain itu, Heri mengatakan, pihaknya menerima kiriman data ganda dari KPRI dengan luar negeri ada 172 pemilih, dari Kota Serang kerja ke luar negeri kebanyakan kerja sebagai TKW.

“Nah dari data ganda ini, kita acuan nya dari data siap, jadi selama yang ada di data siap nya ada, itu yang kita pertahanan,” jelasnya.

Sampai saat ini, lanjut Heri, penghapusan data ganda sudah selesai, meski demikian pihaknya menunggu khawatir masih ada masyarakat yang belum terdftar sebagai pemilih.

“Intinya, kita tunggu masyarakat sampai sore ini, untuk mengakomodir aspirasi masyarakat kalo memang belum ada yang terdaftar sebagai pemilih. Karena kita kan plenonya nanti malam, khawatir sidalihnya ini kadang on, kadang mati, jadi ngga bisa di prediksi,” tandasnya. (Aden)

0 62

DetikBantencom, SERANG – Walikota Serang H. Syafrudin menyoroti berbagai persoalan dalam 100 (seratus) hari kerja, bahkan permasalahan klasik yakni Penataan PKL, Kemacetan dan Persampahan yang menjadi prioritas utama. Pasalnya ketiga hal ini sudah lama tidak ada kejelasan dan terkesan diam ditempat.

“Dari semua OPD menyiapkan untuk kegiatan 100 hari kerja, terutama fokus yang sudah kita canangkan penataan PKL, kemacetan dan persampahan dan semua sudah teranggarkan untuk mengatasi masalah tersebut,” kata Walikota Serang Syafrudin usai rapat kerja evaluasi di Pemkot Serang, Senin (10/12/2018).

Ia mengatakan, untuk pedagang Kaki Lima (PKL), relokasi semua sudah dilakukan dengan kemampuan untuk seratus hari kerja, meski tidak secara keseluruhan akan tetapi hal itu dilakukan secara bertahap. Menurutnya, di tahun 2019 dalam waktu 2 sampai 3 bulan sudah selesai semua.

Selain masalah PKL, lanjut Syafrudin, pihaknya akan mengatasi Lalulintas kemacetan diterowongan terondol di pertengahan Desember sudah akan di bangun jalan alternatif.

“Jadi kendaraan yang dari barat kita dialihkan ke taman mutiara, dan semua opd termasuk camat, dan semua OPD terkait untuk bisa bersinergi,” jelasnya.

Ditempat yang sama Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin menambahkan, sebelum menata PKL, pihaknya akan fokus untuk merapihkan terlebih dahulu PKL yang ada di Kota Serang, Terutama Pasar Lama, Stadion dan Kepandean.

“Kita ga ujuk-ujuk memindahkan PKL, tempatnya dulu dirapihkan, supaya layak, lebih fokus PKL yang kita pindahkan Stadion dan pasar lama kita pindahkan ke belakang, jadi kita sangat menghargai aktifitas mereka,” terangnya

Ia menjelaskan, selaku pemerintah kota (Pemkot) Serang menghendaki kepada semua Pedagang Kaki Lima (PKL) menyadari akan keindahan dan ketertiban dalam rangka membawa kota Serang ke arah yang lebih baik harus di jaga secara bersama-sama.

“Kami bukan berarti sentimen, kami ditunggu oleh masyarakat kota Serang ke arah yang lebih baik, apa langkah kami kedepan?, kalo tetap gini -gini, kami gagal dong, toh kami juga tidak ngusir mereka, kami tempatkan yang lebih layak,” pungkasnya. (Aden)

0 18

DetikBantencom, Kota Serang – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Disabilitas Kota Serang sudah selesai pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Serang. Selanjutnya pembahasan raperda ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yakni, fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Pernyataan itu dikatakan Anggota Pansus Raperda Disabilitas, DPRD Kota Serang, Roni Alfanto saat ditemui di gedung dewan, Jalan Raya Serang-Pandeglang, Jum’at(7/12’2018).

“Jadi sekarang, kita tinggal tunggu hasilnya dari Provinsi Banten,” terangnya.

Roni mengatakan, untuk penetapannya, tergantung dari waktu fasilitasi Raperda yang dilakukan oleh Pemprov Banten.

“Mudah-mudahan saja bisa segera selesai, agar Disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dari Pemkot Serang,” kata Roni.

Sementara itu, Aktivis mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Untirta, Hadiroh menjelaskan, bahwa lambatnya penetapan Raperda Perlindungan Disabilitas Kota Serang berakibat terhadap masih banyaknya pembangunan di Kota Serang yang belum responsif terhadap kaum disabilitas.

“Saya kira, keterlambatan raperda ini bisa sangat mempengaruhi akses ramah disabilitas fasilitas umum di Kota Serang,” ujarnnya.

Adapun fasilitas umum, lanjutnya, yang dimaksud diantaranya, tempat pejalan kaki, kantor-kantor pelayanan publik, transportasi umum, dan penjaminan pekerjaan yang dirasa belum menjamin penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya.

“Diperlukannya perda tentang penyandang disabilitas ini adalah mewujudkan visi menjadi Serang Madani yang tidak diskriminatif dan respon terhadap hak-hak seluruh masyaraka. Termasuk disabilitas dalam menjamin berbagai aktivitas yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental,” ucapnya.

Ia berharap, pansus segera menyelesaikan pembahasan raperda perlindungan disabilitas tersebut, agar dapat memenuhi segala akses atau fasilitas bagi penyandang disabilitas yang ada di Kota Serang. Selain itu juga mensosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat agar mendukung dan memperhatikan keberadaan dari penyandang disabilitas.

“Saat ini saya rasa pansus kurang optimal, kurang teliti dan belum penuh kesadaran akan pentingnya akses disabilitas,” pungkasnya. (Aden)

0 14

DetikBantencom, Kota Serang – Plt. Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kota Serang H. Kosasih, memonitoring kegiatan pendidikan akhir semester ( PAS), di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Ihsan Kota Serang, Jumat (7/12/18).

H. Kosasih mengatakan, kebetulan sekarang ini siswa-siswi sedang mengerjakan soal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Diketahui bersama, kata dia, selama ini ada keresahan masyarakat terkait pendidikan, yaitu ingin mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) .

“Setelah monitoring, alhamdulillah siswa-nya hadir semua, cuma ada satu yang sakit. Kebetulan sekarang lagi ngerjain soal PPKn,” kata Kosasih.

Sebetulnya kalau di madrasah ini, lanjut Kosasih, PPKn itu sudah ada mata pelajaran (Mapel) Aqidah Akhlah, yakni untuk membentuk karakter generasi bangsa Indonesia melalui salah satunya Mapel tersebut.

“Sebetulnya dalam konteks agama itu sudah ada, cuma karena mungkin secara menyeluruh apa itu aqidah akhlak, juga PPKn. Insya Allah, semuanya itu ada semacam keseimbagan didalam pendidikan dan kebudayaan ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala MTs Al-Ihsan Kota Serang, Lina, S.Ag menambahkan, proses PAS kali ini berjalan lancar tidak ada hambatan, adapun ada siswa yang sakit nanti ikut ujian susulan. Lalu, terkait soal juga cukup.

“Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun, untuk soal juga cukup bahkan lebih,” singkatnya. (Aden)

0 30

DetikBantencom, Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten harus meningkatkan potensi tempat -tempat pariwisata yang ada di Banten untuk menjadi potensi unggulan, hingga saat ini kedepannya menjadi diskusi untuk meningkatkan pariwisata seperti Banten Lama, Anyer, Cikadueun, Pandeglang dan Lebak

Pernyataan itu, dikatakan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah usai kegiatan reses bersama awak media, di salah satu cafe kota Serang, Rabu (5/12/2018).

“Jadi bantuan keuangan nya pun mendingan kita fokuskan kearah sana (pariwisata),” jelasnya.

Asep mengatakan, sesuai UU tentang pungutan untuk retribusi, kewenangan pengelolaannya memang menyangkut pemerintah untuk kabupaten Kota, pemprov Banten sendiri tidak mendapatkan apa apa.

“Pemprov Banten tidak ada masalah walaupun tidak dapat apa apa, karena memang sudah tugas pemerintah Provinsi,” terangnya.

Selain itu, Asep menjelaskan, untuk yang belum memiliki IMB di wilayah garis pantai pihaknya perlu dibicarakan bersama. Karena ini untuk kepentingan bersama bukan kepentingan yang memiliki gedung saja, selama terbuka untuk masyarakat bisa merasakan pantai tidak ada masalah.

“Karena ketika berkunjung dan ramai, toh yang punya hotel mendapatkan keuntungan,” paparnya.

“Mari kita kelola pariwisata ini tidak parsial, tapi sinergitasnya terbangun, jadi tidak ada pihak yang dirugikan,” tutupnya. (Aden)

0 29

DetikBantencom, Kota Serang- Walikota dan Wakil Walikota Serang terpilih Syafrudin Subadri hari ini secara resmi dilantik  Gubernur Banten Wahidin Halim sebagai Walikota dan wakil Walikota Serang periode 2018-2023, di Kawasan Kesultanan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Rabu(5/12/2018).

Dalam pelantikan tersebut, Gubernur Banten, Wahidin Halim memberikan tantangan kepada Syafrudin dan Subadri Usuludin, dalam membangun kota yang lebih baik lagi.

“Saya kira, Kota Serang ini banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Mulai dari kebersihan, sarana prasarana, persediaan air bersih dan kemacetan,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim seusai melantik Walikota Serang dan Wakil Walikota yang baru.

Sementara itu, Walikota Serang baru, Syafrudin mengatakan, bahwa dalam menjawab tantangan Gubernur Banten, akan dilaksanakan dalam program 100 hari kerja.

“Pertama kita akan tata kota dengan melakukan bebersihan sampah. Kemudian mengurai kemacetan, dan terakhir penataan pedagangan kaki lima,” terangnya.

Tidak lupa, lanjut Syafrudin, pihaknya pun akan menata reformasi dan birokrasi dengan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Serang.

“Bahkan kita juga, akan mengawal semua kebijakan pak Gubernur. Agar Pembangunan Pemkot Serang bisa seirama dengan Pemprov Banten,” jelasnya.

Ditempat sama, Wakil Walikota Serang baru, Subadri Usuludin menambahkan, bahasa amanat Gubernur Banten adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat. “Amanat pak Gubernur, Ini pun sesuai dengan amanah masyarakat Kota Serang, agar kedepan menjadi yang baidatul kolibum gofur,” pungkasnya. (Aden)

RANDOM POSTS

0 3
Detakbanten.com, SERANG - Badan Kehormatan DPD RI Bekerjasama dengan Universitas Tirtayasa (Untirta) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema penegakan martabat, Kehormatan dan Citra...
error: Content is protected !!